Aparat Selidiki Kericuhan Pengibaran Bendera Bulan Bintang di Aceh

Aparat Kepolisian Daerah Aceh mulai menyelidiki insiden kericuhan yang terjadi saat aksi pengibaran bendera Bulan Bintang pada peringatan 21 tahun Hari Damai Aceh di kawasan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Sabtu (15/8/2026).

Kericuhan dipicu saat sejumlah massa hendak memasang bendera Bulan Bintang di komplek tempat ibadah tersebut, namun dihalangi personel TNI hingga berujung pelemparan batu, pembakaran sepeda motor aparat, serta jatuhnya korban luka di bagian kepala.

Situasi keamanan di Bumi Serambi Mekkah kini dipastikan telah kembali aman dan kondusif oleh jajaran aparat kepolisian dan TNI.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa seluruh langkah pengamanan telah dijalankan guna meredam dinamika wilayah tersebut.

"Beberapa kegiatan yang tentunya muncul di beberapa waktu terakhir di beberapa wilayah, seluruh jajaran tentunya sudah melaksanakan langkah-langkah, dan saat ini situasinya seluruhnya sudah terkendali," kata Sigit di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/8/2026).

Pemerintah juga terus menekankan pentingnya menjaga persatuan di tengah keberagaman bangsa pada momentum peringatan hari kemerdekaan.

"Tentunya ini adalah hari kemerdekaan yang dirayakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, sebagaimana semangat kemerdekaan adalah bagaimana kita membangun bangsa, dan kita memahami bahwa bangsa kita adalah bangsa yang majemuk, bangsa yang beragam, bangsa yang terdiri dari kepulauan, suku, agama, dan etnis yang berbeda," ucap Sigit.

Keberagaman tersebut dinilai menjadi modal utama bagi Indonesia dalam menyongsong masa depan pembangunan nasional.

"Namun itu semuanya menjadi satu kesatuan yang apabila ini betul-betul terus bisa kita jaga, akan menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia untuk terus tumbuh, untuk mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana dicantumkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945," ucap Sigit.

Ia berharap stabilitas nasional tetap terjaga demi keberlanjutan cita-cita bangsa.

"Tentunya kita semua berdoa agar Indonesia, rakyat kita, akan terus maju untuk mewujudkan visi bersama menuju Indonesia Emas 2045," imbuhnya.

Dukungan penuh terhadap langkah penegakan hukum di wilayah Aceh juga disampaikan oleh pihak militer.

"Kita sudah siapkan untuk mengatasi itu semua sudah berjalan. Semua bertanggung jawab secara hukum," kata Maruli di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/8).

Penanganan terhadap insiden pengibaran bendera tetap diserahkan kepada instansi kepolisian sesuai prosedur hukum yang berlaku.

"Ya kami mendukung kepolisian untuk bisa menegakkan hukum gitu," tegasnya.

Dari sisi regulasi, Kementerian Hukum telah berkoordinasi langsung dengan pimpinan daerah Aceh guna membahas penyelesaian Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus).

"Pasti pemerintah akan tetap menangani semua problem-problem dari Sabang sampai Merauke. Untuk masyarakat Aceh saya sudah bertemu dengan Pak Gubernur, kemudian juga Wakil Gubernur dan seluruh DPRA Aceh," ujar Supratman di Istana, Jakarta, Senin (17/8/2026).

Pemerintah menargetkan pembahasan revisi aturan otonomi khusus tersebut dapat dituntaskan dalam waktu dekat.

"Kita berharap mudah-mudahan Otsus Aceh bisa selesai tahun ini. Jadi saya berharap kepada seluruh saudara-saudara saya yang ada di Aceh hari ini adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia kita bersatu berdaulat adil dan makmur," kata dia.

Tindakan aparat keamanan di lapangan turut mendapat catatan kritis dari partai politik agar tetap mengedepankan pendekatan dialogis.

"Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercermin dalam wilayah kedaulatan negara itu sudah final dan diakui hukum internasional. Sehingga ketika ada persoalan-persoalan seperti di Aceh, kita harus melihat konteksnya," kata Hasto kepada wartawan, Senin (17/8/2026).

Penggunaan senjata api di area rumah ibadah dinilai perlu dihindari demi menjaga kesakralan dan suasana kedamaian.

"Kami menyesalkan ketika kemudian terjadi tindak kekerasan, bahkan letusan senjata di tempat ibadah yang seharusnya kita jaga kesakralannya. Aparat keamanan harus berkepala dingin dan melihat konteks," ujar Hasto.

Proses musyawarah dipandang sebagai jalan terbaik untuk menyelesaikan akar permasalahan di daerah.

"Dialog adalah jalan untuk menyelesaikan persoalan apa pun itu dengan sebaik-baiknya. Siapa tahu akar persoalannya ternyata akumulasi dari berbagai ketidakadilan yang selama ini tersumbat pintunya," ujar Hasto.

Seluruh elemen bangsa diminta untuk menahan diri dan mengutamakan semangat persatuan nasional.

"PDI Perjuangan pun mendesak agar seluruh pihak menahan diri dan mengembalikan setiap dinamika daerah pada semangat musyawarah mufakat demi menjaga persatuan bangsa," ucap Hasto.

Guna memastikan kepastian hukum, Polda Aceh menyatakan pemantauan dan proses penyelidikan masih terus berjalan.

"Polda Aceh sedang melakukan penyelidikan terkait kejadian kemarin di Masjid Raya Baiturrahman," kata Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan di Banda Aceh, Senin.

Kondisi kemasyarakatan di Banda Aceh saat ini dilaporkan telah normal kembali berkat kerja sama seluruh pemangku kepentingan.

"Alhamdulillah berkat kolaborasi dengan 'stakeholder' TNI, situasi sangat kondusif," katanya.

Aparat mengapresiasi partisipasi warga dalam menjaga keamanan daerah setelah insiden terjadi.

"Saya sebagai Kapolda Aceh mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan seluruh masyarakat dan seluruh stakeholder TNI. Kita bisa mengamankan wilayah Aceh, semoga Aceh selalu damai dan maju," katanya.

Evaluasi berkala akan digelar oleh unsur Forkopimda Aceh guna memastikan ketertiban wilayah tetap terjaga.