Pratikno dan Suahasil Merapat ke Istana di Tengah Isu Reshuffle Kabinet

Sejumlah pejabat pemerintahan, termasuk Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno serta Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (14/9/2026) sore di tengah menguatnya isu perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih.

Kedatangan para pejabat tersebut bertepatan dengan kabar yang beredar bahwa Presiden Prabowo Subianto akan melantik sejumlah menteri dan wakil menteri baru di Istana Negara pada petang hari. Pratikno tampak hadir di lokasi dengan mengenakan pakaian jas lengkap serta dasi berwarna biru.

Pratikno tidak merinci agenda mendadak tersebut dan menyatakan bahwa kedatangannya adalah untuk memenuhi undangan resmi dari Sekretariat Presiden.

"Undangan terkait pelantikan," kata Menko PMK Pratikno.

Ia meminta wartawan untuk menunggu keterangan resmi mengenai agenda pelantikan tersebut.

"Kita tunggu saja, undangan sudah diterima makanya langsung hadir," ujar Pratikno.

Pratikno kembali menegaskan bahwa kehadirannya semata-mata untuk memenuhi panggilan Sekretariat Presiden.

"Ini undangan makanya langsung hadir kita dikasih Sekretariat Presiden. Kita tunggu secepatnya," kata Pratikno.

Selain Pratikno, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara juga terlihat merapat ke Istana Kepresidenan. Suahasil mengaku mendatangi Istana setelah menerima sambungan telepon, meski ia tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai detail panggilan tersebut.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengonfirmasi adanya agenda penting di Istana pada pukul 15.00 WIB. Informasi tersebut diterima Bahlil melalui pesan WhatsApp saat dirinya sedang menghadiri acara Universitas Hasanuddin di Hotel Four Seasons, Jakarta.

"Padahal saya ada acara sebenarnya di Istana jam 3. Nanti sebentar kalian, nanti lihat ada acara di Istana jam 3. Saya baru di-WA untuk hadir ke sana," kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Bahlil meminta para hadirin di forum akademis tersebut untuk menunggu perkembangan informasi resmi dari Istana melalui pemberitaan media.

"Nanti satu jam lagi baru dengar di berita, ada berita yang tidak mungkin saya sampaikan dalam forum yang terhormat ini. Tapi begitu pentingnya acara ini maka saya tetap konsisten, nggak mau lagi, sudah yang kedua kali kita salah terus," ujar Bahlil Lahadalia.

Isu perombakan kabinet ini menguat seiring hasil survei Poltracking Indonesia yang menunjukkan 51,9 persen responden menilai perlunya evaluasi kabinet, terutama di sektor ekonomi dan penegakan hukum. Selain itu, sejumlah nama seperti Erlin Hardi dan Aswin Usup dari Kalimantan Tengah hingga Sandiaga Uno turut beredar dalam bursa spekulasi kabinet, meski belum ada pengumuman resmi dari pihak Istana Kepresidenan.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Analysis Center (IPAC) Dahlan Wattihelu menyoroti bahwa evaluasi kabinet oleh Presiden harus didasarkan pada indikator kinerja yang terukur, bukan sekadar dinamika politik.

"Menurut saya, perlu. Tetapi ukurannya jangan semata-mata apakah seorang menteri berbicara tentang 2029 atau tidak. Ukurannya harus kinerja," kata Direktur Eksekutif IPAC Dahlan Wattihelu.

Dahlan menambahkan bahwa aktivitas politik seorang menteri yang berasal dari partai merupakan hal lumrah, selama tidak mengganggu target prioritas kementerian.

"Itu bukan sesuatu yang ilegal atau otomatis salah. Menteri juga kader partai dan partai memang mempunyai kepentingan elektoral," ujar Dahlan Wattihelu.

Ia mengingatkan agar Presiden Prabowo secara objektif memilah menteri yang berhasil mencapai target kerja dengan menteri yang hanya fokus pada pencitraan politik.

"Presiden perlu melihat secara objektif: siapa yang target kerjanya tercapai, siapa yang lambat, siapa yang lebih sering membangun citra politik daripada menjelaskan hasil kerja kementeriannya, dan siapa yang kebijakannya tidak sejalan dengan prioritas Presiden," tutur Dahlan Wattihelu.

Ia juga menegaskan agar perombakan kabinet tidak dijadikan instrumen untuk menilai loyalitas politik semata.

"Jadi, jangan sampai evaluasi kabinet berubah menjadi evaluasi berdasarkan loyal atau tidak loyal secara politik. Yang harus dinilai adalah loyalitas terhadap mandat pemerintahan yang diwujudkan melalui kinerja," kata Dahlan Wattihelu.

Dahlan menyarankan penggunaan kriteria yang jelas seperti penyelesaian masalah dan koordinasi antarlembaga dalam menilai para pembantu presiden.

"Presiden perlu menggunakan indikator kinerja yang terukur, target program, serapan dan kualitas anggaran, dampak kepada masyarakat, penyelesaian masalah, serta koordinasi antarkementerian, bukan sekadar melihat siapa yang paling sering tampil mendukung Presiden," ujar Dahlan Wattihelu.

Hingga Senin sore, pihak Istana Kepresidenan belum memberikan rincian daftar nama menteri maupun wakil menteri yang akan dilantik.