Apindo Soroti Lonjakan Produk Impor Ilegal di Pasar Domestik

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendesak pemerintah untuk segera mengatasi maraknya masuknya produk impor ilegal yang membanjiri pasar domestik. Ketua Umum Apindo, Shinta Widjaja Kamdani, menyampaikan kekhawatiran tersebut saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Senin (24/8/2026), sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

Shinta menegaskan bahwa pihaknya telah berulang kali memberikan masukan kepada pemerintah karena maraknya impor ilegal dinilai berdampak langsung terhadap keberlangsungan industri dalam negeri.

"Ya, memang kami juga sudah berikan masukan, yang kami hindarkan adalah yang namanya ilegal-ilegal impor yang kemudian akan berdampak juga dengan isu dalam negeri kita. Jadi itu yang sudah kami, sudah beberapa kali kami sampaikan juga sih mengenai hal itu. Jadi memang kami terus berkomunikasi dengan pemerintah," ujar Shinta Widjaja Kamdani, Ketua Umum Apindo.

Meskipun mengakui potensi kerugian yang ditimbulkan akibat lonjakan produk impor ilegal tersebut sangat besar, Apindo menyatakan belum melakukan penghitungan angka pasti terkait total kerugian ekonomi yang dialami para pelaku usaha.

"Besar nilainya lah, tapi nilai kita nggak pernah perhitungkan dari segi nilainya, belum sampai kita hitung," kata Shinta Widjaja Kamdani, Ketua Umum Apindo.

Kondisi pasar domestik yang dipenuhi barang impor sebelumnya juga disinggung oleh Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman dalam acara UMKM Finance Summit 2026, Selasa (11/8/2026). Maman menyebut pasar domestik saat ini dalam kondisi "becek" akibat serbuan produk luar negeri.

Menurut Maman, kendala utama UMKM saat ini bukan lagi sekadar akses pembiayaan atau pelatihan kapasitas produksi, melainkan ketidakmampuan pasar menyerap barang yang telah diproduksi akibat persaingan dari produk impor.

"UMKM-nya sudah kita kasih modal, kita berikan pelatihan, kita buka peningkatan kapasitas produksi bagaimana caranya mereka bisa produksi barang sebagus-bagusnya, tetapi yang jadi masalah pada saat dia sudah produksi barang, dia mau jual ke pasar, barangnya nggak laku, barangnya nggak laku. Ada beberapa pertanyaan kenapa barangnya nggak laku? Ya macam-macam, tapi faktor yang paling besar adalah pasar domestik kita becek," ujar Maman Abdurrahman, Menteri UMKM.

Maman menambahkan bahwa pemberian tambahan pembiayaan maupun dorongan akses pendanaan tidak akan efektif jika pasar domestik tidak disterilisasi dari barang impor yang sebetulnya bisa diproduksi oleh pelaku UMKM lokal.

"Pasar domestik kita dipenuhi dengan produk-produk barang impor yang mau nggak mau di-top-up pembiayaan seperti apapun, didorong akses pendanaan seperti apapun. Tapi pada saat pasarnya nggak bisa kita sterilisasi, mereka akan mati dengan sendirinya," kata Maman Abdurrahman, Menteri UMKM.

Pemerintah menegaskan tidak bersikap anti terhadap barang impor secara keseluruhan. Namun, pembatasan dinilai perlu dipertimbangkan untuk produk-produk yang mampu dibuat oleh industri dalam negeri agar mampu menyerap hasil produksi UMKM.

Maman mengingatkan bahwa ketidakmampuan UMKM menjual barang produksi berisiko meningkatkan angka kredit macet dan memicu permasalahan sosial baru jika tidak diselesaikan secara menyeluruh.

"Kalau misalnya UMKM-nya dia nggak bisa jual barangnya, akhirnya ujug-ujug kredit macet juga. Ujug-ujug NPL naik. Akhirnya problem sosial. Artinya dalam kesempatan kali ini saya juga ingin coba mulai kita melihat dari beberapa perspektif yaitu tidak hanya sekedar dilihat dari aspek pembiayaan dan itu saling keterkaitan dengan seluruh aspek," kata Maman Abdurrahman, Menteri UMKM.