Pemerintah Atur Penyaluran LPG 3 Kg Berdasarkan Desil untuk Tepat Sasaran

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mengatur penyaluran LPG 3 kilogram agar lebih tepat sasaran dengan mengacu pada kelompok desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), kata Direktur Jenderal Migas Laode Sulaeman pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR RI, Rabu (26/8/2026).

Penyaluran LPG 3 kg yang selama ini bersifat terbuka dan digunakan oleh semua kelas masyarakat, akan diatur agar penerimanya sesuai kelompok sosial ekonomi. Pemerintah memprediksi kebutuhan LPG 3 kg pada 2026 mencapai 8,6 juta metrik ton, melebihi kuota APBN sebesar 8 juta metrik ton.

Data Kementerian ESDM menunjukkan realisasi volume LPG 3 kg pada 2025 mencapai 8,52 juta metrik ton, melampaui kuota APBN 8,17 juta metrik ton. Pada 2024, realisasi mencapai 8,23 juta metrik ton, juga melebihi kuota 8,03 juta metrik ton.

"Kita melihat bahwa pendistribusian LPG ini masih bersifat terbuka. Jadi, ini nanti yang akan kita atur. Yang dimaksud dengan bersifat terbuka bahwa pada hari ini sebenarnya LPG 3 kg itu masih bisa digunakan oleh semua kelas masyarakat," ujar Laode Sulaeman.

Laode menjelaskan pemerintah telah melakukan transformasi distribusi LPG 3 kg sejak Maret 2023, dimulai dengan pendataan pengguna LPG ke dalam sistem berbasis web, yang kini telah diterapkan.

Pada tahap kedua, pemerintah melakukan pemadanan data dan sasaran pengguna LPG tertentu dengan menguatkan data melalui kerja sama Pertamina dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) lewat nota kesepahaman.

"Pertamina bersama dengan Dukcapil juga telah melakukan MoU, ini juga semua data-data akan dilakukan penguatan-penguatan sebelum nanti kita lakukan pengaturan kepada kelas-kelas masyarakat yang memanfaatkan LPG 3 kg tersebut," kata Laode.

Penyaluran LPG 3 kg akan merujuk pada data desil di DTSEN untuk mengatur kelompok penerima agar subsidi lebih tepat sasaran.

"(Masyarakat) kelas yang mendapatkannya diatur agar lebih tepat sasaran, seperti desil-desil-nya nanti akan diatur tuh yang LPG. Bukan hanya yang BBM ya, LPG juga. Kita kan sudah ada data DTSEN," ujar Laode saat ditemui di Gedung DPR RI.

Laode juga mengungkapkan akan membahas validitas data ini bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan PT Pertamina (Persero) sebagai tindak lanjut pertemuan Menteri ESDM dan Menteri Keuangan.

"Iya, nah itu. Itu salah satu yang akan kami bahas bersama BPS, Pertamina, kami dalam mengimplementasikan hasil pertemuan Pak Menteri ESDM dan Pak Menteri Keuangan," ujarnya.

Selain itu, pemerintah menggalakkan konversi LPG 3 kg ke Compressed Natural Gas (CNG) untuk menekan konsumsi LPG subsidi. Uji coba tabung CNG 3 kg dilakukan di Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) dengan 17 tabung yang sedang dievaluasi selama sebulan.

"(CNG) sedang uji coba 17 tabung di Lemigas. Nanti kita lihat 17 tabung ini unjuk kerjanya seperti apa, sedang dievaluasi dalam waktu 1 bulan ini," tambah Laode.

Laode menyatakan kebutuhan LPG tahun ini diperkirakan mencapai 8,6 juta metrik ton, sedikit lebih tinggi dari realisasi tahun lalu yang 8,5 juta metrik ton.

"Kan tahun lalu aja 8,5 (juta MT) kan penambah, sekarang 8,6 (juta MT). Enggak tinggi. Mirip sama tahun lalu," ujarnya.

Mengenai potensi tambahan anggaran subsidi akibat kenaikan kebutuhan tersebut, keputusan masih menunggu persetujuan Kementerian Keuangan.

"Kalau disetujui prognosanya iya (tambah anggaran subsidi), tapi kan belum," pungkas Laode.