Kementerian ESDM Bakal Batasi Penyaluran LPG 3 Kg Agar Tepat Sasaran

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana mengetatkan penyaluran LPG 3 kilogram (kg) di Jakarta Pusat pada Rabu (26/8/2026) guna memastikan konsumsi energi bersubsidi tersebut tepat sasaran pada kelas masyarakat penerima.

Langkah ini diambil akibat tingginya angka konsumsi gas melon yang melampaui kuota APBN secara konsisten, sebagaimana dilansir dari Detik Finance. Realisasi penyaluran LPG 3 kg tercatat mencapai 8,23 juta metrik ton pada 2024 dari kuota 8,03 juta metrik ton, dan naik menjadi 8,52 juta metrik ton pada 2025 dari kuota 8,17 juta metrik ton. Untuk tahun 2026, kuota ditetapkan sebesar 8 juta metrik ton, namun konsumsi diperkirakan tembus hingga 8,6 juta metrik ton.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM Laode Sulaeman memaparkan skema pengawasan distribusi tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI.

<"Kita melihat bahwa pendistribusian LPG ini masih bersifat terbuka. Jadi, ini nanti yang akan kita atur. Yang dimaksud dengan bersifat terbuka bahwa pada hari ini sebenarnya LPG 3 kg itu masih bisa digunakan oleh semua kelas masyarakat. Ini nanti yang akan kita lakukan pengaturan," ujar Laode Sulaeman, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM.

Pemerintah sejatinya telah memulai transformasi distribusi LPG 3 kg sejak Maret 2023 melalui pendataan pengguna berbasis web. Pada tahap kedua, Pertamina menjalin nota kesepahaman (MoU) dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) untuk memperkuat basis data pengguna.

<"Pertamina bersama dengan Dukcapil juga telah melakukan MoU, ini juga semua data-data akan dilakukan penguatan-penguatan sebelum nanti kita lakukan pengaturan kepada kelas-kelas masyarakat yang memanfaatkan LPG 3 kg tersebut," kata Laode Sulaeman, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM.

Kriteria masyarakat penerima subsidi selanjutnya akan disesuaikan dengan pengelompokan tingkat keekonomian berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

<"(Masyarakat) kelas yang mendapatkannya diatur agar lebih tepat sasaran, seperti desil-desil-nya nanti akan diatur tuh yang LPG. Bukan hanya yang BBM ya, LPG juga. Kita kan sudah ada data DTSEN," ujar Laode Sulaeman, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM.

Mengenai sorotan publik terhadap akurasi data Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian ESDM akan menyelaraskan data bersama BPS dan PT Pertamina (Persero) sebagai tindak lanjut pertemuan Menteri ESDM dan Menteri Keuangan.

<"Iya, nah itu. Itu salah satu yang akan kami bahas bersama BPS, Pertamina, kami dalam mengimplementasikan hasil pertemuan Pak Menteri ESDM dan Pak Menteri Keuangan," jelas Laode Sulaeman, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM.

Selain pengetatan data, pemerintah juga menguji coba alternatif penggunaan Compressed Natural Gas (CNG) 3 kg di Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) untuk menekan lonjakan permintaan LPG.

<"(CNG) sedang uji coba 17 tabung di Lemigas. Nanti kita lihat 17 tabung ini unjuk kerjanya seperti apa, sedang dievaluasi dalam waktu 1 bulan ini," tambah Laode Sulaeman, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM.