BAKN Minta Pemerintah Siapkan Rencana Cadangan Pengalihan Utang KCIC

Ketua BAKN DPR RI Andreas Eddy Susetyo meminta pemerintah menyiapkan rencana cadangan dalam proses pengalihan utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menyusul potensi molornya penyelesaian dari target 15 September 2026.

Permintaan itu disampaikan Andreas dalam keterangan tertulis pada Jumat (11/9/2026) setelah BAKN melakukan pertemuan dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) di Bandung pada Kamis (10/9) membahas penyelesaian utang KCIC.

Andreas menjelaskan proses due diligence yang sedang berjalan sulit selesai tepat waktu sesuai target sehingga diperlukan skenario cadangan agar keuangan KAI tidak terganggu saat jatuh tempo utang KCIC tiba.

"Kami menekankan dalam hal ini BAKN, agar disiapkan plan B atau rencana cadangan kalau nanti penyelesaian daripada proses pengambilalihan utang ini belum bisa selesai padahal jatuh tempo dari utang KCIC ini sudah berjalan, sehingga ini tidak memberatkan keuangan daripada PT Kereta Api Indonesia," ujar Andreas.

"Itu termasuk hal yang masih dalam proses, proses penyelesaian. Dan mereka dalam proses karena ini sifatnya dalam proses due diligence. Karena itu, kita melihat bahwa potensi tidak tercapai di 15 September itu cukup besar," tambahnya.

Selain membahas utang KCIC, Andreas juga menekankan agar KAI, PT Bukit Asam, Danantara, dan Badan Pengelola BUMN menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang kerap berulang.

"Sifatnya kan sekarang Danantara sebagai pemegang saham. Jadi memang kewajiban pemegang saham untuk memaksimalkan, mengoptimalkan perusahaan-perusahaan yang dikelola oleh mereka itu berjalan selain mencapai hasil secara optimal, tapi juga tata kelolanya itu baik," pungkasnya.

BAKN akan terus mengawal proses penyelesaian utang KCIC hingga tuntas untuk memastikan tidak ada beban tambahan yang membebani keuangan negara maupun BUMN terkait, dilansir dari Detik Finance.