Bank Indonesia Resmi Meluncurkan Kartu Kredit Indonesia Ritel

Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia resmi meluncurkan Kartu Kredit Indonesia segmen ritel pada Senin, 17 Agustus 2026. Peluncuran instrumen pembayaran berbasis fasilitas kredit ini ditujukan untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan kedaulatan sistem pembayaran nasional.

Sistem pemrosesan KKI dilakukan sepenuhnya di dalam negeri melalui Infrastruktur Sistem Pembayaran Nasional dan Gerbang Pembayaran Nasional. Skema ini membedakan KKI dari kartu kredit konvensional yang mengandalkan jaringan prinsipal global seperti Visa atau Mastercard.

Inisiatif ini dirancang guna meningkatkan efisiensi transaksi, memperluas inklusivitas, serta memperkuat daya saing para pelaku usaha di Indonesia.

"Instrumen ini ditujukan untuk memperkuat ekonomi keuangan digital nasional lewat peningkatan efisiensi transaksi, perluasan inklusivitas penyelenggara maupun pengguna, serta penguatan daya saing pelaku usaha," kata Pejabat Gubernur Sementara BI, Destry Damayanti, dilansir dari Vibiznews.

Kehadiran instrumen pembayaran baru ini diproyeksikan membuka peluang lebih luas bagi pelaku usaha untuk masuk ke ekosistem digital sekaligus menyediakan opsi fasilitas kredit bagi masyarakat.

"KKI memberi ruang lebih luas bagi pelaku usaha untuk masuk ke ekosistem digital sekaligus menyediakan alternatif fasilitas kredit bagi konsumsi masyarakat," kata Destry Damayanti, Pejabat Gubernur Sementara BI.

Pengembangan KKI ritel juga disesuaikan untuk menjangkau kelompok anak muda, khususnya generasi Z dan milenial, yang mendominasi transaksi nontunai.

"KKI ritel juga dirancang untuk menjangkau segmen anak muda — khususnya generasi Z dan milenial — yang kini mendominasi lanskap transaksi nontunai di Indonesia," kata Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Ryan Rizaldy.

Instrumen KKI menerapkan prinsip Cepat, Mudah, Murah, Aman, dan Andal (CeMuMuAH). Tahap awal penerbitan hadir dalam bentuk kartu digital yang terintegrasi pada menu QRIS di aplikasi perbankan dengan limit hingga Rp10 juta per transaksi.

Pengembangan KKI akan dilakukan secara bertahap meliputi penguatan ekosistem QRIS, perluasan ke transaksi daring, hingga penerbitan kartu fisik untuk mesin EDC.

"Pengembangan KKI akan dilakukan secara bertahap, mulai dari penguatan ekosistem QRIS, perluasan ke transaksi daring (online payment), hingga akhirnya penerbitan kartu fisik untuk mesin EDC," kata Ryan Rizaldy, Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI.

Peluncuran awal KKI didukung oleh tujuh bank penggerak utama, yaitu BCA, Bank Mandiri, BNI, BRI, Bank CIMB Niaga, Bank Permata, dan Bank Mega, serta BSI sebagai bank penggerak berikutnya.

Peluncuran ini juga berbarengan dengan rencana perluasan kebijakan Merchant Discount Rate 0 persen untuk seluruh kategori merchant yang berlaku mulai 1 Oktober 2026. Transaksi QRIS sepanjang semester I 2026 sendiri mencatatkan volume 12,55 miliar transaksi dengan nilai Rp1,12 kuadriliun.

Suku bunga KKI dibatasi maksimal 1,75 persen per bulan dengan batas minimum pembayaran tagihan 5 persen. Tagihan yang dilunasi secara penuh sebelum jatuh tempo tidak dikenakan beban bunga.