Bank Indonesia Meluncurkan Kartu Kredit Indonesia Segmen Ritel

Bank Indonesia merilis fasilitas pembiayaan Kartu Kredit Indonesia segmen ritel pada Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke 81 Senin 17 Agustus 2026. Seperti dilansir dari Detik Finance pembiayaan ini terintegrasi sebagai sumber dana transaksi Quick Response Code Indonesian Standard.

Pengembangan instrumen pembayaran ini dilakukan melalui kolaborasi dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia serta ekosistem industri keuangan. Inisiatif tersebut dihadirkan guna memperluas opsi layanan pembayaran tertunda bagi masyarakat di seluruh Indonesia.

Fasilitas tahap awal KKI hadir berupa kartu digital yang langsung terhubung pada platform skema pembayaran QRIS. Mekanisme ini memberikan fleksibilitas bagi pengguna untuk memilih berbagai opsi sumber dana saat melakukan transaksi pembayaran.

"Pertama ini ada dalam bentuk kartu digital dan ini menjadi sumber dana dari QRIS. Jadi artinya, kartu kredit itu akan menjadi sumber dana dari QRIS, kalau kita scan QRIS sumber dananya bisa pilihannya bisa pakai kartu kredit, bisa pake tabungan, ataupun pakai uang elektronik," ungkap Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta dalam konferensi pers secara virtual Rabu 19 Agustus 2026.

Sistem KKI diproyeksikan memiliki sifat interoperable sehingga dapat diakses menggunakan satu mesin EDC untuk beragam kartu. Pada fase lanjutan Bank Indonesia menyiapkan perluasan akses transaksi digital yang lebih luas bagi para pengguna.

"Tahap kedua kita akan kembangkan kartu digital, kartu kredit digital ini bisa dimanfaatkan untuk transaksi online melakukan pembayaran secara online di e-commerce dan lain-lain, dan nanti tahap ketiga adalah kartu fisiknya, kartu fisik seperti biasa," jelas Filianingsih Hendarta.

Sejumlah lembaga keuangan seperti BCA, Bank Mandiri, BNI, BRI, CIMB Niaga, Permata, dan Bank Mega telah menjadi pionir pelaksana KKI. Sementara itu Bank Syariah Indonesia diproyeksikan bakal mengoperasikan KKI berbasis prinsip syariah.

Bank Indonesia tetap membuka ruang bagi bank maupun penyedia jasa pembayaran non-bank lain yang memenuhi syarat. Sejumlah penyelenggara kian aktif mendaftarkan diri untuk bergabung sebagai penerbit resmi KKI.

"Saat ini second mover sudah mulai mendaftar dan mudah-mudahan ini akan segera banyak menambah PJP yang menjadi issuer," pungkas Filianingsih Hendarta.