BEM FH UBK Selidiki Dugaan Aliran Dana Aksi Demonstrasi

Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (BEM FH UBK) menggelar sidang terbuka terhadap ketuanya menyusul viralnya dugaan penerimaan dana sebelum aksi demonstrasi di Istana Negara pada Senin, 15 Juni 2026. Sesi interogasi dan internal tersebut dilakukan menyusul beredarnya rekaman video pengakuan dari Ketua BEM FH UBK terkait aliran dana operasional yang memicu kemarahan massa mahasiswa di platform digital. Dalam potongan video yang beredar luas di media sosial tersebut, pemimpin organisasi mahasiswa itu secara terbuka menyampaikan penyesalannya di hadapan civitas akademika.

"Saya ngaku salah dan mohon maaf pada kalian semua," ujar Abdi di hadapan massa mahasiswa yang menuntut pengembalian nama baik kampus UBK.

Berdasarkan laporan KalderaNews, terdapat dua versi pengakuan mengenai aliran dana tersebut, yakni tawaran uang tunai dari oknum aparat melalui alumni sebelum aksi, serta uang saku berkisar Rp1,5 juta hingga Rp2 juta per orang setelah menghadiri undangan mediasi bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebelum isu tersebut mencuat, sebanyak 15 perwakilan mahasiswa dari UBK, Universitas Terbuka, dan Universitas MH Thamrin diundang masuk ke Istana Wapres oleh Gibran Rakabuming Raka sekitar pukul 17.25 WIB setelah menggelar aksi di Jalan Medan Merdeka Selatan.

Dalam pertemuan tersebut, delegasi mahasiswa membawa klaster tuntutan mengenai kebijakan fiskal dan pendidikan, termasuk desakan audit transparansi terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pengalihan efisiensi anggaran negara untuk menyubsidi biaya operasional pendidikan tinggi. Merespons kegaduhan ini, internal BEM FH UBK mengeluarkan 10 poin tuntutan yang mendesak seluruh oknum pengurus terlibat untuk membuat pengakuan tertulis secara jujur serta mengundurkan diri secara tidak hormat.