BGN Tindak Tegas Pelanggar Program Makan Bergizi Gratis

Sanksi pemecatan hingga pemberhentian status ASN P3K mengintai aparat yang terbukti melanggar aturan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ketegasan ini disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono di Jakarta pada Senin (24/8/2026), sebagaimana dilansir dari Detik Health.

Langkah disiplin tersebut diambil sebagai bagian dari investigasi menyeluruh atas berbagai temuan pelanggaran hukum dan kelalaian di lapangan.

"Semua pelanggaran ini, kita lihat kadarnya, manakala itu memang melanggar hukum dan terbukti secara investigasi, kita tidak segankan untuk kita copot dan kita berhentikan status ASN P3K," kata Sudaryono di Jakarta, dikutip dari Antara, Senin (24/8/2026).

Tindakan tegas ini melanjutkan pernyataan Sudaryono pada Jumat (21/8), di mana kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berstatus aparatur sipil negara (ASN) berisiko diberhentikan tidak dengan hormat melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) jika terbukti bersalah. Pihak BGN juga membuka peluang membawa kasus kelalaian yang membahayakan penerima manfaat ke penegak hukum.

Langkah pembenahan tata kelola program MBG telah diprioritaskan untuk menekan angka kecurangan dan potensi insiden keselamatan pangan sejak awal masa jabatannya.

"Intinya adalah saya ini hari ke-9 saya jadi Kepala BGN, kita benahi semua, kita benahi dari tata kelolanya, kita benahi dari pelaksanaan SOP-nya," kata Sudaryono.

Aturan operasional mencakup seluruh rantai pasok hingga mekanisme pembelanjaan bahan baku yang wajib dipatuhi secara ketat oleh seluruh personil SPPG.

"SOP-nya sudah ada semua, tinggal secara konsekuen dan disiplin dilaksanakan, termasuk SOP rantai pasok, cara berbelanja dan lain sebagainya," lanjutnya.

Meski regulasi telah dibentuk, pelanggaran seperti ketidakhadiran petugas di dapur layanan maupun pengabaian SOP masih ditemukan sehingga memicu timbulnya risiko keracunan makanan.