Badan Gizi Nasional Evaluasi Belasan Ribu Dapur Program Makan Gratis

Badan Gizi Nasional (BGN) menyeleksi ulang ribuan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mencatat sebanyak 13.261 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) belum memperoleh Surat Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Sementara (SPS) tahap kedua pada Jumat (11/9), sebagaimana dilansir dari Detik Health.

Langkah validasi tersebut menyasar 27.022 SPPG yang sebelumnya telah mengantongi SPS tahap pertama. Dari total tersebut, terdapat 13.761 SPPG yang dinyatakan memenuhi standar dan berhak mengantongi SPS tahap kedua, sementara sisanya harus menjalani pemeriksaan lanjutan.

Pemeriksaan ketat ini mencakup evaluasi tata kelola, kepatuhan laporan keuangan, ketepatan sasaran penerima manfaat, hingga standar keamanan dan mutu gizi makanan yang diproduksi oleh setiap dapur pelaksana.

"Maka pada hari ini, kami telah meluncurkan SPS yang kedua atau surat penetapan kelompok penerima manfaat sementara yang kedua kepada 13.761 SPPG atau kurang lebih 50 persen dari SPS yang pertama yang kemudian ini adalah hasil dari validasi-validasi ulang yang telah kami lakukan," ujar Kepala BGN Sudaryono.

Pemeriksaan lanjutan akan menentukan nasib ribuan SPPG yang belum lolos. Dapur yang mampu menyelesaikan perbaikan persyaratan akan diberikan SPS tahap kedua, sedangkan pengelola yang mengalami kendala mendasar berisiko dikenai penutupan operasional.

Penindakan tegas diprioritaskan bagi dapur yang tidak memiliki Surat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), mengalami ketidakpatuhan tata kelola, atau tidak akuntabel dalam penyusunan laporan keuangan.

"Manakala kami cek, kemudian ada hal-hal yang mendasar yang menjadi pokok ini kemudian tidak bisa dipenuhi, misalnya tidak memiliki SLHS, tidak akuntabel dalam laporan keuangannya, melanggar banyak atau beberapa tata kelola dan juga standar dapurnya tidak standar, maka dengan sangat terpaksa tindakan tegas harus kami lakukan bahwa dapur SPPG tersebut harus kami tutup," kata Sudaryono.

Terhadap 13.761 SPPG yang sudah memegang SPS tahap kedua, BGN tetap menginstruksikan peningkatan kinerja dan kewaspadaan keamanan standar produksi secara berkelanjutan.

Pihak yayasan dan mitra pengelola dapur diimbau segera memeriksa penyebab belum terbitnya surat izin tahap kedua guna mengupayakan pembenahan secepatnya.

"Yang belum menerima, maka segera cek, kenapa alasan apa utamanya kemudian dapur SPPG tersebut tidak menerima SPS yang kedua. Lakukan perbaikan, manakala dalam waktu tertentu nanti kami putuskan tidak, maka dengan sangat terpaksa, dengan tegas kami harus tutup dapur tersebut," ujar Sudaryono.