BGN Coret 80 Sekolah Swasta Elite dari Penerima Makan Bergizi Gratis

Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan alokasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk sekitar 80 sekolah swasta elite di Indonesia pada Jumat (28/8/2026). Kebijakan tersebut diambil karena lembaga pendidikan tersebut dinilai mampu memenuhi kebutuhan gizi siswanya secara mandiri. Penghentian bantuan pada sekolah berkategori mampu ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi anggaran negara.

Langkah evaluasi tersebut juga dimaksudkan agar penyaluran dana program MBG dapat difokuskan kepada kelompok masyarakat yang lebih membutuhkan. Pemerintah telah mencantumkan daftar sekolah yang dikecualikan dari bantuan dalam sistem pemantauan resmi. Kepala BGN Sudaryono mengonfirmasi bahwa penataan ulang penerima manfaat MBG ini sudah mulai diberlakukan.

"Kita udah sisir beberapa sekolah swasta yang memang swasta elite kan saya kira tidak membutuhkan MBG. Sudah ada berapa ya, 80-an sekolah itu se-Indonesia yang kemudian sekolah swasta khususnya, itu kemudian kita exclude untuk tidak diberikan MBG," kata Sudaryono, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

Daftar sekolah yang dihentikan dari penerima bantuan mencakup beberapa lembaga pendidikan ternama seperti Jakarta Intercultural School (JIS), Cikal, SMA Taruna Nusantara, serta Kemala Bhayangkari. Masyarakat dapat memeriksa status penerima melalui platform Radar MBG. "Cek aja (Radar MBG), misalnya masukkan aja sekolah misalnya JIS, atau Cikal, atau Taruna Nusantara, atau Kemala Taruna Bhayangkara misalnya. Nanti di dalam Radar MBG ada keterangan tidak mendapatkan alokasi MBG," kata Sudaryono.

Langkah pengeluaran sekolah elite ini berhubungan erat dengan penyesuaian alokasi keuangan program. Penyesuaian penerima bantuan secara langsung memengaruhi nilai penggunaan anggaran negara. "Salah satunya kan kita ingin itu tadi kan dapat enggak dapat tuh kan pasti ada urusannya sama uang kan. Jadi kalau dapat berarti nambah uang (anggaran), kalau enggak dapat kurangi uang," kata Sudaryono.

Selain melakukan efisiensi, BGN berencana mengalihkan fokus alokasi ke wilayah lain yang membutuhkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru. Penambahan lokasi dapur gizi baru ditargetkan berjalan tanpa menambah total dana yang dianggarkan. "Pembukaan (dapur) ini kan juga mengandung anggaran, di mana anggaran itu kami sesuaikan.

Dan Insyaallah tidak perlu adanya penambahan anggaran," kata Sudaryono. Dari total anggaran Rp335 triliun pada 2026, BGN telah merealisasikan belanja sekitar Rp117 triliun. Sisa dana yang ada akan dialokasikan untuk mendirikan dapur gizi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta lingkungan pondok pesantren.

Pembukaan dapur gizi baru dijadwalkan mulai berlangsung pada September 2026. Langkah ini diambil setelah BGN merampungkan pembenahan tata kelola pada sekitar 27.000 dapur yang sudah beroperasi sebelumnya.

Setiap SPPG diwajibkan mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai syarat utama operasional. Saat ini terdapat sekitar 13.000 dapur gizi yang masuk dalam daftar antrean aktivasi BGN. Evaluasi pelaksanaan MBG juga dibahas bersama Kementerian Keuangan untuk memastikan akuntabilitas anggaran.

BGN menegaskan pentingnya kolaborasi antar-lembaga demi mengawal program beranggaran besar tersebut. "Kami ingin sinkronisasi semua. Saya kira ini kolaborasi.

Pemerintah ini kan semua kementerian itu saling kolaborasi, nggak ada sekat-sekat. Jadi, kami maksimalkan bahwa MBG, dengan anggaran paling besar di antara semua kementerian/lembaga, dilaksanakan dengan baik," kata Sudaryono.

Kementerian Keuangan memanfaatkan jaringan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) di daerah untuk memantau operasional SPPG secara langsung. Langkah pemantauan lapangan ini dilakukan guna memastikan seluruh aspek pelayanan MBG berjalan sesuai standar.

"Bukan naruh perwakilan, kita memang punya di seluruh provinsi sampai dari tingkat II di seluruh Indonesia, di Kanwil Perbendaharaan (DJPb). Nah, itu kita manfaatkan sekarang untuk melakukan semacam survei ke semua aspek-aspek (SPPG) yang ada di sana," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan. Pemerintah menyiapkan alokasi anggaran MBG sebesar Rp240 triliun dalam RAPBN 2027. Nilai tersebut merupakan bagian dari total anggaran pendidikan sebesar Rp820,9 triliun yang menargetkan 60,6 juta penerima manfaat.