BI Naikkan Insentif KLM 6 Persen dan Sasar Debitur Kredit

Bank Indonesia memadukan stimulus likuiditas dan pendekatan permintaan pembiayaan untuk mendongkrak pertumbuhan kredit perbankan nasional. Langkah ini mencakup kenaikan batas maksimal Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial menjadi 6 persen mulai 1 September 2026 serta fasilitasi pertemuan bank dengan calon debitur.

Hingga Juli 2026, penyaluran kredit perbankan mencatatkan pertumbuhan sebesar 13,58 persen secara tahunan. Capaian ini meningkat dibanding laju pertumbuhan Juni 2026 sebesar 12,67 persen, sekaligus menjaga ekspansi pembiayaan tetap berada di dalam target tahunan BI pada kisaran 8 hingga 12 persen.

Bank Indonesia mendeteksi tantangan pembiayaan saat ini bergeser dari ketersediaan dana ke penyerapan di sektor riil. Penyesuaian batas insentif dilakukan dari posisi sebelumnya sebesar 5,5 persen Dana Pihak Ketiga guna menyelaraskan likuiditas perbankan dengan kebutuhan dunia usaha.

Mekanisme insentif KLM yang baru membagi porsi alokasi ke dalam dua jalur pembiayaan utama. Porsi insentif penyaluran kredit langsung ke sektor prioritas disesuaikan batas maksimalnya menjadi 4 persen dari DPK, sementara penambahan insentif Pendalaman Pasar Uang dialokasikan maksimal 2 persen dari DPK.

Tambahan insentif sektor pasar uang hanya diperuntukkan bagi bank yang memiliki rasio surat-surat berharga di bawah 19 persen. Skema ini dirancang agar perbankan mengoptimalkan pengelolaan aset likuid melalui transaksi repurchase agreement untuk diputar kembali ke pasar uang atau disalurkan menjadi kredit.

Langkah penaikan batas insentif menjadi penting menyusul laju pertumbuhan DPK perbankan yang berjalan lebih lambat daripada ekspansi kredit. Meski begitu, ketahanan sektor keuangan dinilai tetap solid dengan rasio kredit bermasalah yang terjaga di kisaran 2,1 persen serta permodalan yang kuat.

Guna mengatasi hambatan penyerapan dana, BI bersama kantor perwakilan di daerah memfasilitasi business matching antara bank dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. BI juga bersinergi dengan pemerintah dalam mengidentifikasi sektor korporasi strategis agar penyaluran kredit tepat sasaran.

"Persoalannya ini kombinasi dari demand-supply. Yang mau kita pastikan pertama-tama dari sisi makroprudensial adalah kita tidak ada problematika likuiditas dalam intermediasi. That's why kita keluarkan yang namanya KLM," ujar Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial BI, Alexander Lubis, dalam taklimat media di Gedung Pusat BI, Jakarta Pusat, Jumat (28/8/2026).

Penguatan fasilitasi pembiayaan di daerah menjadi instrumen BI untuk memastikan bank tidak kesulitan menjaring calon debitur potensial.

"Kita kumpulin siapa yang kita kerja sama dengan KPW-KPW, dan kami tanya teman-teman yang ada di Bandar Aceh, siapa UMKM yang ingin kita adakan semacam business matching," jelas Alexander Lubis, Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial BI.

Pendekatan koordinasi tiga pihak diterapkan agar kebijakan sektor pemerintah selaras dengan alokasi pendanaan dari perbankan.

"Kalau ada korporasi yang bilang kami belum tahu mau ke mana arahnya, kita sinergi dengan pemerintah. Anda mau ke mana, kemudian bank bisa kasih funding berapa. Jadi tripartit, kita fasilitasi, Anda bicara," kata Alexander Lubis, Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial BI.

Penetapan target intermediasi diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan melalui keseimbangan sisi pasokan dan permintaan.

"Harapannya ini bisa tumbuh lebih tinggi lagi. Kita sekarang sudah coba dari sisi supply, tahun ini coba kita dorong lagi dari sisi demand. Harapannya di sana kita bisa ketemu dan identifikasi apa permasalahan-permasalahan yang mungkin muncul," kata Alexander Lubis, Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial BI.

Struktur insentif baru dirancang untuk memberikan ruang fleksibilitas bagi perbankan yang memerlukan dukungan likuiditas tambahan.

“Bagaimana tadi bentukannya, cakupannya, nanti sektor-sektornya sudah ditetapkan, kemudian hasilnya kita bisa diskusi, jadi besar nya 4 persen dan 2 persen berlaku 1 September 2026,” kata Alexander Lubis, Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial BI.

Kriteria penerima insentif pasar uang dibatasi untuk menjaga agar distribusi likuiditas efisien dan tidak menumpuk pada bank yang sudah memegang aset likuid tinggi.

“Kalau bank-bank yang kami petakan tadi rasio funding-nya (SSB) di atas 19 persen, artinya Anda, kan, enggak butuh likuiditas? Kok kami tambahi lagi gitu?” kata Alexander Lubis, Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial BI.

Evaluasi berkala terhadap rasio keuangan bank akan terus dilakukan guna memastikan dana disalurkan secara optimal ke sektor produktif.

“Karena setiap ini akan kita evaluasi, setiap tiga bulan ada rasio ini kita lihat. Ini yang kemudian kita harapkan juga, likuiditas yang kita arahkan optimal untuk mendukung intermediasi,” kata Alexander Lubis, Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial BI.

BI mencatat bahwa penurunan likuiditas mulai dialami oleh sejumlah kelompok perbankan tertentu di tengah pertumbuhan DPK yang terbatas.

“Sehingga nanti kita lihat bahwa likuiditas mengalami penurunan meskipun masih dalam kondisi yang sangat sangat tinggi,” kata Alexander Lubis, Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial BI.

Kondisi likuiditas antar kelompok perbankan menunjukkan dinamika yang bervariasi meski secara umum ketersediaan dana masih memadai.

“Maka meskipun likuiditas secara umum tetap memadai, namun mulai menemukan sejumlah kelompok bank itu mulai mengalami penurunan,” kata Alexander Lubis, Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial BI.

Pertumbuhan penempatan aset pada instrumen surat berharga menjadi perhatian BI dalam memetakan likuiditas perbankan.

“Keyword-nya pertumbuhan DPK yang tinggi dan tidak se-akseleratif kredit dan SSB-nya meningkat, khususnya beberapa dalam kelompok bank,” kata Alexander Lubis, Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial BI.