Kenaikan Suku Bunga BI-Rate Picu Kekhawatiran Pembatasan Kredit Perbankan

Kebijakan Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,50 persen pada Selasa (9/6/2026) memicu respons positif pasar sekaligus memunculkan kekhawatiran terkait pengetatan penyaluran kredit perbankan domestik.

Langkah moneter tersebut diambil saat nilai tukar rupiah sempat anjlok hingga Rp18.200 per dolar AS, sebelum akhirnya kembali menguat ke kisaran Rp18.000 per dolar AS setelah keputusan itu diumumkan.

Direktur Insight Investments Camar Remoa menilai kebijakan tersebut sebagai langkah bijak karena mampu menarik masuk kembali aliran modal asing di tengah gejolak pasar finansial global. Meski demikian, para pelaku pasar saat ini dilaporkan masih terus mencermati arah kebijakan fiskal pemerintah, terutama terkait disiplin pengelolaan APBN.

Dampak pengetatan moneter ini diproyeksikan akan menekan biaya dana perbankan dalam jangka panjang meskipun kondisi likuiditas saat ini dinilai masih cukup memadai.

Ekonom Josua memprediksi perbankan akan menjadi lebih selektif dalam menyalurkan pinjaman guna memitigasi risiko pembengkakan rasio kredit bermasalah dari para debitur.

"Bank akan mulai menghadapi tekanan biaya dana, terutama dari deposito dan dana besar milik korporasi," ujar Josua kepada Kontan.co.id, Selasa (9/6/2026).

Ia menambahkan bahwa kenaikan imbal hasil instrumen rupiah seperti SRBI akan memicu persaingan ketat dalam perebutan dana masyarakat, di mana penyesuaian bunga kredit baru akan dilakukan secara selektif.

"Setelah kenaikan suku bunga acuan berlanjut dan imbal hasil instrumen rupiah seperti SRBI makin menarik, bank akan menghadapi tekanan persaingan dana," katanya.

Di tengah potensi pengetatan ini, pertumbuhan kredit perbankan per April 2026 sebenarnya masih kuat di angka 9,98 persen secara tahunan, yang ditopang oleh penurunan bunga kredit baru kelompok bank BUMN menjadi 7,31 persen.

"Yang dibutuhkan adalah kualitas kredit, bukan sekadar mengejar pertumbuhan nominal," ujarnya.

Josua memproyeksikan target pertumbuhan kredit tahun ini kemungkinan akan melandai di kisaran 8 persen hingga 9,5 persen akibat menyempitnya ruang ekspansi dunia usaha.

"Skenario paling realistis adalah pertumbuhan kredit berada di kisaran 8% hingga 9,5%, dengan syarat likuiditas perbankan tetap terjaga, bunga kredit tidak naik terlalu agresif, dan kualitas aset tetap terkendali," katanya.

Di sisi lain, ketidakseimbangan transmisi kebijakan suku bunga ke sektor riil memicu kritik dari pengamat kebijakan publik karena perbankan dinilai cenderung lambat menurunkan bunga kredit saat BI-Rate turun.

Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengingatkan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia untuk memperketat pengawasan struktur margin perbankan.

"Selama ini transmisi bunga perbankan cenderung tidak simetris. Saat BI Rate naik, bank cepat berbicara tentang kenaikan biaya dana dan kebutuhan menjaga margin. Tetapi ketika suku bunga turun, bunga kredit tidak otomatis turun dengan kecepatan yang sama," ujarnya.

Achmad juga menyoroti kerentanan sektor UMKM dan masyarakat kelas menengah yang harus menghadapi inflasi biaya produksi sekaligus pelemahan daya beli.

"UMKM menghadapi dua tekanan sekaligus, yakni biaya modal naik dan daya beli konsumen melemah," katanya.

Menurutnya, pertumbuhan kredit yang timpang dan hanya berpusat pada korporasi besar berisiko menciptakan ilusi pertumbuhan ekonomi yang tidak dirasakan masyarakat bawah.

"Jika kredit hanya hidup di lapisan atas, maka ekonomi terlihat sehat di laporan bank, tetapi lesu di warung, bengkel, toko kecil, usaha kuliner, dan rumah tangga pekerja," ujarnya.

Oleh karena itu, transparansi perbankan mengenai biaya dana perlu dibuka secara gamblang agar kebijakan moneter ini tidak membebani masyarakat.

"Transparansi struktur bunga harus diperkuat. Publik perlu tahu apakah kenaikan bunga kredit benar-benar proporsional dengan kenaikan biaya dana, atau sekadar strategi menjaga margin keuntungan," katanya.