Kepala BNPB dan Menko PMK Bertolak Tinjau Gempa Nagekeo

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno bertolak ke Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, pada Sabtu (15/8/2026) untuk meninjau penanganan pascagempa magnitudo 7.

Otoritas kebencanaan mengarahkan armada udara guna mempercepat pengerahan bantuan logistik serta evakuasi darurat di wilayah kepulauan tersebut. Langkah pendampingan pemerintah daerah juga mencakup kajian cepat dampak bencana, penanganan korban, hingga distribusi logistik pendukung.

"Kepala BNPB juga mengarahkan dukungan satu unit helikopter untuk membantu mobilisasi logistik dan mendukung kebutuhan operasional penanganan darurat, termasuk kemungkinan evakuasi apabila diperlukan. Dukungan udara ini menjadi penting mengingat karakteristik wilayah NTT yang terdiri atas banyak pulau dan memiliki tantangan akses antardaerah," kata Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan dilansir Antara, Sabtu (15/8/2026).

Berdasarkan validasi data BNPB hingga pukul 08.00 WIB, jumlah korban jiwa diperbarui menjadi satu orang meninggal dunia asal Kabupaten Sikka. Sementara itu, empat warga dilaporkan mengalami luka-luka yang tersebar di Kabupaten Sikka dan Nagekeo.

"Sebelumnya, dalam laporan awal disebutkan terdapat dua korban meninggal dunia. Namun, setelah dilakukan verifikasi dan validasi oleh petugas di lapangan, data tersebut diperbarui menjadi satu orang meninggal dunia," kata dia.

Pemerintah mencatat sekitar 2.000 warga Kabupaten Nagekeo sempat mengungsi secara mandiri merespons peringatan dini tsunami. Dampak gempa juga terdeteksi hingga Kota Bima yang mencatat satu kepala keluarga atau enam jiwa terdampak.

Kerusakan infrastruktur sementara mencakup dua rumah rusak berat, satu rumah rusak sedang, dua rumah rusak ringan, satu gudang Bulog, tiga fasilitas umum, serta enam kantor pemerintahan.

"Data tersebut masih bersifat sementara dan terus diverifikasi oleh BPBD bersama unsur terkait," kata Berton.