BNPB Salurkan Bantuan Air Bersih ke Berbagai Daerah Terdampak Kekeringan

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama pemerintah daerah mengintensifkan distribusi bantuan air bersih ke berbagai wilayah di Indonesia yang mulai dilanda kekeringan akibat musim kemarau hingga Sabtu (27/6/2026).

Fenomena hari tanpa hujan (HTH) selama sebulan terakhir memicu krisis pasokan air di Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, sehingga ribuan warga kini bergantung pada pasokan tangki air.

Data dari BNPB dan BPBD menunjukkan wilayah terdampak meliputi Kabupaten Lombok Barat dengan 4.245 keluarga, Klaten dengan 2.498 keluarga, serta sejumlah daerah lain seperti Boyolali, Pemalang, Grobogan, Banjarnegara, Cilacap, Bogor, dan Garut.

Selain krisis air, status siaga darurat kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) telah ditetapkan di beberapa wilayah, termasuk Kabupaten Grobogan yang memberlakukan status tersebut hingga 31 Oktober 2026.

"BNPB mengimbau warga tetap bijak dalam pemanfaatan air. Pendistribusian air dengan mobil tangki merupakan penanganan jangka pendek. Apabila masih terjadi peluang hujan maka masyarakat dapat memanen air hujan sebagai cadangan air," kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari.

Untuk mengantisipasi meluasnya dampak kemarau, BNPB juga mengingatkan jajaran pemerintah daerah untuk memperkuat kesiapsiagaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan yang rawan terjadi.

"BNPB meminta pemerintah daerah dan masyarakat untuk tetap wasnapada dan siap siaga. Upaya pencegahan merupakan langkah efektif dalam penanganan maupun meluasnya dampak kebakaran," kata Abdul Muhari.

“Sebanyak 4.245 kepala keluarga (KK) terdampak kejadian ini, antara lain 1.357 KK di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong; 306 KK di Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar; 500 KK di Desa Banyu Urip dan 718 KK di Desa Giri Tembesi, Kecamatan Gerung; 630 KK di Desa Kuripan Selatan, Kecamatan Kuripan; serta 734 KK di Desa Persiapan Penanggak, Kecamatan Batulayar,” kata Abdul Muhari menjelaskan rincian dampak di Lombok Barat pada Kamis (25/6/2026).

Pemerintah daerah diimbau untuk terus mengoptimalkan pengelolaan serta distribusi cadangan air bersih demi memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi sepanjang musim kemarau ini.

“Masyarakat juga diharapkan menggunakan air bersih secara bijak serta segera melaporkan kepada pemerintah daerah atau BPBD setempat apabila mengalami gangguan pasokan air bersih,” ujar Abdul Muhari.

"Status siaga darurat tersebut terhitung sejak 1 Mei hingga 31 Oktober 2026, sebagai dasar pelaksanaan langkah-langkah mitigasi dan penanganan dampak musim kemarau," kata Abdul Muhari terkait penetapan status siaga darurat di Kabupaten Grobogan.

"Sebanyak 10.500 liter air bersih dipasok menggunakan tiga armada truk tangki," ujar Abdul Muhari menutup penjelasannya mengenai tindakan taktis yang dilakukan BPBD Kabupaten Grobogan di Desa Gedangan.