BPS Gandeng BSSN Jaga Keamanan Data Sensus Ekonomi 2026

Badan Pusat Statistik (BPS) menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Peruri, dan PT Telkom Indonesia untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di seluruh wilayah Indonesia. Kerja sama ini bertujuan menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi yang dihimpun selama sensus, termasuk penguatan keamanan siber dan keandalan infrastruktur digital. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan seluruh data pribadi masyarakat akan disimpan di server internal khusus BPS untuk mengantisipasi ancaman serangan siber.

"Kami punya server khusus karena ini adalah data pribadi bangsa Indonesia, gitu kan. Kami simpan di dalam server BPS yang akan kami jaga keamanan dan kerahasiaan datanya," ujar Amalia di Kantor BPS, Jakarta, Jumat (24/7/2026).

Amalia menegaskan, kerahasiaan data diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang mewajibkan penyelenggara kegiatan statistik menjaga kerahasiaan data responden. Selain itu, pelaksanaan sensus juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

"Hasil akhir sensus hanya akan disajikan dalam bentuk data agregat atau kelompok, tidak mempublikasikan identitas atau data pribadi responden," tambah Amalia. Ketua Pojok Statistik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Dr Suprianto SSi MSi, menjelaskan Sensus Ekonomi 2026 penting sebagai pendataan menyeluruh seluruh pelaku usaha di Indonesia, mulai dari usaha mikro hingga perusahaan besar.

Menurut Dr Suprianto, data sensus menjadi dasar pemerintah menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran dan berbasis bukti. "Dalam situasi global penuh ketidakpastian, sensus menjadi instrumen navigasi nasional untuk memastikan arah pembangunan ekonomi Indonesia berpijak pada realitas terbaru," kata Dr Suprianto. Dia menambahkan, data sensus juga membantu memetakan potensi ekonomi daerah dan mengukur pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional serta daerah.

Manfaat sensus dirasakan tidak hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat dan pelaku usaha melalui kebijakan ekonomi yang lebih tepat, informasi pasar yang akurat, serta peluang kerja yang meningkat.

Dr Suprianto menegaskan, kualitas kebijakan publik sangat bergantung pada kualitas data yang dimiliki pemerintah sehingga sensus menjadi fondasi penting untuk pengambilan keputusan.