BPS Lakukan Sensus Ekonomi 2026 dan Jamin Kerahasiaan Data

Badan Pusat Statistik (BPS) mengerahkan sekitar 251.000 petugas untuk mengumpulkan data usaha masyarakat dari rumah ke rumah di seluruh desa Indonesia dalam gelaran Sensus Ekonomi 2026. Pendataan yang berlangsung hingga akhir bulan ini bertujuan menyediakan gambaran aktual kondisi perekonomian nasional di luar sektor pertanian, sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

Program nasional tersebut mencakup 20 kategori usaha untuk memotret tren perekonomian terkini. Hasil pendataan ini dirancang untuk menghasilkan Peta Ekonomi Indonesia, Analisis Sektoral, serta masukan tinjauan analisis terkait ekonomi lingkungan dan ekonomi digital.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjamin bahwa informasi yang disetorkan warga terlindungi secara aman dan tidak akan disalahgunakan.

"Jangan khawatir, data akan kami jaga kerahasiaannya dan juga kami jamin ini tidak ada kaitannya dengan perpajakan," kata Amalia usai melakukan pendataan sensus ekonomi terhadap Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani, di Rumah Dinas, Jalan Widya Chandra III, Jakarta Selatan, Jumat (28/8/2026).

Pendataan ini dilakukan guna memperbarui dasar penghitungan aktivitas ekonomi nasional yang belum mengalami pembaruan metode selama lebih dari 10 tahun. Pemerintah memerlukan pembaruan data tersebut untuk menjaga akurasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta pembuatan kebijakan strategis.

Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh lapisan masyarakat berpartisipasi aktif dan mengisi formulir pendataan secara jujur demi menyukseskan program tersebut.

"Saya minta agar saudara-saudara sekalian yang mendengarkan saya pada siang hari ini, saya minta agar saudara-saudara tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya. Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan," beber Prabowo.