BPS Tegaskan Sensus Ekonomi 2026 Bukan untuk Perpajakan

Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan bahwa sensus ekonomi 2026 yang sedang berlangsung tidak dimaksudkan untuk menarik pajak dari masyarakat. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, dilansir dari Detik Finance.

Amalia menjamin kerahasiaan data yang diserahkan masyarakat kepada petugas sensus. Penegasan ini disampaikannya usai melakukan pendataan terhadap Ketua MPR, Ahmad Muzani, di Rumah Dinas, Jalan Widya Chandra III, Jakarta Selatan, Jumat (28/8/2026).

"Jangan khawatir, data akan kami jaga kerahasiaannya dan juga kami jamin ini tidak ada kaitannya dengan perpajakan," ujar Amalia kepada wartawan usai melaksanakan sensus.

Selain pendataan langsung oleh petugas, masyarakat juga bisa berpartisipasi secara mandiri. BPS menyediakan kuesioner online yang dapat diakses dengan meminta link-nya kepada petugas sensus yang datang ke rumah.

"Untuk masyarakat yang memang ingin mengisi secara mandiri, kami juga sudah siapkan kuesioner online. Link-nya nanti bisa dimintakan kepada para petugas yang datang, supaya kalau ingin mengisinya sendiri tidak perlu ditanyakan oleh petugas," kata Amalia.

Sensus ekonomi sendiri berlangsung sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Wakil Kepala BPS, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, sebelumnya juga menegaskan bahwa kegiatan ini bukan untuk mengejar pajak pelaku usaha rumahan. Menurutnya, sensus bertujuan untuk mendata aktivitas ekonomi yang dilakukan di rumah-rumah.

"Karena sekarang aktivitas ekonomi itu batasnya antara bangunan fisik dan rumah semakin tidak jelas. Orang bisa beraktivitas. Bukannya kita mau ngejar-ngejar urusan pajak, ini kan urusan statistik," tutur Sonny dalam acara detikpagi.

Sonny menambahkan, BPS menargetkan dua kelompok responden utama. Pertama, pelaku usaha rumahan yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan memiliki bangunan fisik yang jelas. Kedua, keluarga yang akan didatangi untuk mendata aktivitas ekonomi di dalam rumah tangga.

"Populasi yang kita kejar, yang pertama adalah para pelaku usaha, memang mereka biasanya punya NIB, punya bangunan fisik yang jelas. Dan yang satunya adalah keluarga, jadi kita datangi keluarga-keluarga untuk mendata ekonomi yang ada di dalam keluarga," jelas Sonny.