Pemerintah Brasil Terbitkan MP Tambahan Dana Ekspor R13,5 Miliar

Pemerintah federal Brasil menerbitkan Medida Provisoria Nomor 1.379 pada Rabu (22/7/2026) untuk menambah alokasi dana pembiayaan ekspor hingga R$13,5 miliar guna merespons pemberlakuan tarif impor baru dari Amerika Serikat.

Kebijakan yang dipublikasikan melalui edisi ekstra Diario Oficial da Uniao tersebut mengubah Undang-Undang Nomor 15.473/2026 dan menjadi bagian dari program Plano Brasil Soberano III yang dicanangkan Presiden Luiz Inacio Lula da Silva. Langkah ini diambil bertepatan dengan mulai berlakunya tarif tambahan sebesar 25 persen yang diterapkan Amerika Serikat terhadap produk-produk asal Brasil.

Dana tambahan yang bersumber dari pengembalian dana ke Pemerintah Pusat tersebut disalurkan bersama Bank Pembangunan Nasional Brasil (BNDES). Konsorsium interkementerian nantinya bertugas menganalisis dan menyetujui rencana penggunaan dana guna memelihara daya saing, mendorong investasi, serta membuka akses pasar baru bagi industri domestik.

Di sisi lain, kalangan pelaku usaha menyuarakan kritik terhadap besaran suku bunga yang dibebankan dalam skema pinjaman Plano Brasil Soberano 2026. Berdasarkan informasi yang dihimpun CNN Brasil dari para pengusaha, total suku bunga tahunan pada operasi tidak langsung melalui bank penyalur diperkirakan berkisar antara 8,1 persen hingga 17,4 persen.

Komposisi biaya pembiayaan tersebut mencakup biaya finansial dana yang terikat pada BNDES Credit Rate (LCD) dan kontribusi tetap, imbalan BNDES sebesar 1,5 persen per tahun, serta marjin agen keuangan hingga 5 persen per tahun. Berdasarkan estimasi resmi BNDES, suku bunga investasi ditetapkan sebesar 13,5 persen per tahun, barang modal sebesar 15,1 persen per tahun, serta modal kerja ekspor dan modal kerja murni UMKM masing-masing sebesar 15,7 persen per tahun. Sementara itu, suku bunga modal kerja murni untuk perusahaan besar mencapai 17,4 persen per tahun.

Medida Provisoria ini telah berkekuatan hukum sejak tanggal diterbitkan dan diserahkan ke Kongres Nasional Brasil untuk dianalisis oleh para anggota dewan sebelum disahkan menjadi undang-undang.