Chatib Basri Soroti Risiko Fiskal Domestik dan Pelemahan Rupiah

Kekhawatiran investor terhadap kredibilitas fiskal domestik dinilai menjadi pemicu utama pelemahan nilai tukar rupiah, di samping adanya dampak dari ketegangan geopolitik global. Kondisi tersebut disampaikan oleh ekonom senior sekaligus Menteri Menkeu periode 2013-2014, Chatib Basri, dalam acara Grab Business Forum 2026 di Jakarta pada Selasa (9/6/2026).

Risiko fiskal yang diukur melalui Credit Default Swap (CDS) menunjukkan pengaruh langsung sebesar 23 persen terhadap variasi pelemahan rupiah, sedangkan fluktuasi rupiah hanya menerangkan 2,3 persen pergerakan CDS. Penurunan nilai CDS Indonesia bahkan sudah mulai memburuk sejak Januari 2026 setelah Moody's mengubah outlook dan munculnya kecemasan pasar terkait defisit anggaran yang mendekati angka 3 persen.

Meskipun kurs mata uang sempat menyentuh level Rp18.200 per dolar AS dan ditutup pada posisi Rp18.058 per dolar AS di pasar spot, dampak depresiasi ini diperkirakan tidak akan membawa Indonesia ke dalam jurang resesi. Bank Indonesia mengestimasi setiap pelemahan Rp1 hanya menyumbang tambahan inflasi 0,13 persen, sehingga efek rembetan dari depresiasi sekitar 8 persen saat ini masih berada di bawah 1 persen bagi inflasi umum.

Tekanan harga akibat pelemahan kurs tersebut akan sangat dirasakan pada komoditas berbasis impor seperti plastik dan besi, sehingga sektor swasta harus memilih antara memotong margin keuntungan atau meneruskannya ke konsumen. Di sisi lain, kelompok menengah ke atas telah melakukan langkah antisipasi melalui lindung nilai, sedangkan masyarakat menengah ke bawah memerlukan intervensi perlindungan sosial akibat dampak kenaikan harga pangan impor yang membutuhkan pemulihan lebih lama.

Terkait kondisi moneter saat ini, Chatib Basri membandingkan situasi ekonomi sekarang dengan krisis masa lalu.

"Sekarang pertanyaannya adalah sama nggak (kondisi ekonomi) 1998 dengan 2026? My answer is no. Kenapa? Yang membedakan paling besar 98 dengan 2026 itu adalah flexible exchange rate," ungkap Chatib Basri, ekonom senior.

Dalam mengelola neraca keuangan negara di tengah ketidakpastian, kementerian terkait dihadapkan pada koridor mutlak kebijakan pengelolaan anggaran.

"Karena tugas dari Menteri Keuangan itu sebetulnya sangat gampang. Dia hanya punya opsi tiga hal. Naikkan, potong, pinjam,” ujar Chatib Basri.

Pilihan untuk mendongkrak pendapatan lewat sektor pajak maupun penambahan utang baru dinilai tidak memungkinkan dalam situasi sekarang akibat tingginya biaya dana.

"Jadi segampang itu sebetulnya jadi Menteri Keuangan. Jadi hanya menaikkan, potong atau pinjam. Engggak ada opsi lain.

Kalau Anda enggak bisa naikkan, maka Anda harus potong. Kalau Anda enggak bisa potong, Anda harus pinjam. As simple as that.

Ini balance sheet enggak bisa diapa-apain," kata Chatib Basri.

Langkah penyesuaian yang paling rasional untuk diambil saat ini adalah dengan melakukan pemangkasan pengeluaran secara selektif yang dikombinasikan dengan pembenahan administrasi perpajakan.

"Maka opsi yang paling mungkin itu adalah opsi three. Cut the spending selectively," jelas Chatib Basri.

Kendati demikian, penerapan kebijakan fiskal tersebut sering kali membentur tantangan dari sisi ekonomi politik serta keterpilihan dalam panggung politik.

"Persoalannya adalah saya suka untuk meng-quotes apa yang disebut Jean-Claude Juncker. Dia bilang, 'we all know what to do, we just don't know how to get re-elected after we've done it. And that's the political economy problem'," ungkap Chatib Basri.

Dilema antara pemenuhan keinginan publik dan keterbatasan anggaran negara menjadi tantangan nyata yang harus dihadapi oleh pengambil kebijakan.

"Thomas Sowell dari Stanford itu pernah bicara begini, 'the first lesson of economics is scarcity, because there is never enough resources to satisfy anyone's want. But the problem is, the first lesson of politics is how to ignore the first lesson of economics'. Makanya saya bilang, kuncinya adalah di dalam political visibility. Is it possible?" kata Chatib Basri.

Di balik tekanan fiskal tersebut, fondasi ekonomi domestik Indonesia sebenarnya masih ditopang oleh tingginya angka konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah pada kuartal I 2026. Konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang menaikkan harga minyak mentah memang berisiko memperlebar defisit APBN sebesar Rp6,8 triliun untuk setiap kenaikan 1 dolar AS, namun serangan itu diprediksi tidak berlangsung lama karena kepentingan politik Donald Trump menjelang pemilu sela.

Perekonomian nasional dinilai masih berada dalam tren positif berkat dorongan momentum Idulfitri pada awal tahun.

"Situasi di domestik itu tidak seburuk yang dibayangkan. Mungkin bapak dan ibu banyak yang tidak setuju sama saya. Kenapa [tidak seburuk yang dibayangkan]? Karena kalau dilihat di kuartal I, household consumption-nya itu masih relatif lumayan, didorong oleh lebaran puasa pada waktu itu,” jelas Chatib Basri.

Pertumbuhan belanja pemerintah yang sempat menyentuh angka 20 hingga 22 persen pada tiga bulan pertama tahun ini diproyeksikan akan mengalami penurunan pada kuartal-kuartal berikutnya.

"Sehingga mungkin di kuartal II, III, dan IV growth dari government spending-nya enggak mungkin di 22%. Maka kita akan mulai mengalami deceleration dari economic growth-nya,” ucap Chatib Basri.

Kecemasan para pelaku pasar mengenai potensi defisit anggaran yang melewati ambang batas regulasi dipastikan tidak akan terjadi apabila pemerintah mampu mengendalikan laju belanja negara.

"Pertanyaannya bisa gak government spending akan terus setinggi ini ke depan?...Sementara tax revenue-nya tumbuh di sekitar 18%, sementara spending-nya [pemerintah] 34%. Ada kemungkinan tax revenue-nya akan slowdown di quarter III dan IV, mau gak mau itu spending-nya [pemerintah] juga akan slowdown. Kalau enggak, budget deficit-nya akan lebih dari 3%," urai Chatib Basri.

Pengendalian laju belanja tersebut menjadi kunci penting untuk menjawab keraguan para penanam modal asing terhadap keberlanjutan fiskal nasional.

"Inilah yang kemudian menimbulkan anxiety dari orang, dari investor. Mereka khawatir ini deficit-nya akan bisa sustainable atau tidak,” kata Chatib Basri.