Data Pidato Kenegaraan Soroti Lemahnya Verifikasi Kebijakan Publik

Penyampaian data upah buruh pengupas bawang sebesar Rp 700.000 per kilogram dalam Pidato Kenegaraan Presiden di Sidang Tahunan MPR RI pada 14 Agustus 2026 memicu sorotan tajam terkait mekanisme verifikasi data di lingkaran kementerian teknis.

Klaim angka fantastis tersebut berbanding terbalik dengan kondisi riil di Pasar Legi Solo, di mana pekerja harian hanya menerima upah Rp 10.000 per karung kapasitas 20 kilogram untuk memecah bonggol, serta Rp 2.000 per kilogram untuk pengupasan hingga bersih.

Para pekerja harian di pasar tradisional rata-rata hanya mampu menyelesaikan tiga karung per hari dengan pendapatan kotor sekitar Rp 30.000, sehingga menciptakan selisih hingga ratusan kali lipat dari pernyataan resmi di podium Senayan.

Keterlibatan data mikro yang tidak akurat ini mengindikasikan tidak jalannya fungsi pengujian logika dasar atau sanity check sebelum dokumen resmi pembawa arah pembangunan dan Nota Keuangan disajikan kepada pemegang kekuasaan tertinggi.

Secara matematis, jika seorang pekerja sanggup mengupas 10 kilogram per hari dengan tarif Rp 700.000 per kilogram, perolehan bulanan dapat menembus ratusan juta rupiah dan berbenturan langsung dengan statusnya sebagai penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH).

Kondisi ini memicu kekhawatiran terjadinya fenomena policy-based evidence, yakni data dijustifikasi sekadar untuk menyesuaikan narasi politik tertentu ketimbang mengacu pada bukti empiris di lapangan.

Penggunaan data mikro yang terdistorsi dalam dokumen kenegaraan berisiko tinggi memicu kesalahan sasaran penyaluran jaring pengaman sosial, mengendurkan formulasi perlindungan tenaga kerja informal, serta menggerus kepercayaan publik terhadap indikator makro pemerintah.