BPOM Gelar Forum Menenun Kebijakan 2026 Perkuat Sinergi Pengawasan

Badan Pengawas Obat dan Makanan menggelar Forum Menenun Kebijakan Tahun 2026 di Aula Gedung Bhinneka Tunggal Ika, Jakarta Pusat, Senin (14/9/2026), untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam pengawasan obat dan makanan. Dilansir dari Detik Health, forum bertema Bergerak Bersama Mengurai Tantangan dan Menciptakan Solusi ini diisi dengan peluncuran dua buku kinerja serta aksi simbolis penanaman Pohon Kebijakan.

Acara tersebut dihadiri Menko PMK Prof Dr Pratikno, Gubernur Universitas Republik Indonesia Marsekal TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto, Wakil Kepala BPS Dr Sonny Harry Budiutomo Harmadi, serta Staf Ahli Kementerian UMKM Reghi Perdana. Selain peresmian komitmen, BPOM memaparkan Diseminasi 7 Hasil Analisis Kebijakan dan menggelar talkshow interaktif bersama para pakar.

Kepala BPOM RI Prof Taruna Ikrar menjelaskan bahwa pengawasan obat dan makanan yang membentang dari hulu ke hilir memerlukan keterpaduan antarlembaga agar seluruh regulasi berjalan efektif.

"Makna menenun kebijakan itu lahir karena kita paham betul ada yang merupakan tupoksinya Badan POM, yaitu pengawalan memastikan keamanan obat dan makanan, demikian pula kualitas dan khasiat. Yang secara prinsip tentu itu harus dilahirkan dalam sebuah keputusan dan kebijakan-kebijakan," ujar Taruna.

Langkah kolaboratif ini dinilai krusial mengingat sektor yang diawasi BPOM memberikan dampak langsung terhadap sektor kesehatan maupun penguatan ekonomi nasional.

"Kebijakan-kebijakan tersebut harus bekerja sama dengan berbagai lembaga kementerian, lembaga negara, kemudian berbagai stakeholder yang pada prinsipnya itu sangat penting dilakukan," lanjut Taruna.

Per September 2026, BPOM mencatat telah menerbitkan 15 peraturan baru, termasuk regulasi pelabelan all-nutri level untuk Gula, Garam, dan Lemak (GGL) guna menekan angka Penyakit Tidak Menular. Nilai ekonomi dari sektor pengawasan lembaga ini diperkirakan mencapai 35 hingga 40 persen dari PDB Indonesia, atau setara Rp 6 ribu hingga Rp 8 ribu triliun setiap tahunnya.

Menko PMK Prof Pratikno menyampaikan apresiasi tinggi atas peran strategis BPOM dalam mengawal standar keamanan produk yang dikonsumsi masyarakat luas.

"Pertama, apresiasi dan terima kasih kepada Badan POM yang tugasnya sangat-sangat berat menjaga agar makanan dan obat yang dikonsumsi masyarakat itu aman, bermutu, dan berkhasiat," ucap Pratikno.

Dukungan tersebut juga mencakup upaya mendorong kemandirian industri kesehatan domestik guna mengurangi ketergantungan pada produk obat dan alat kesehatan impor.

Pada sesi penutup acara, Taruna kembali menegaskan pentingnya konsistensi seluruh instansi dalam menyelaraskan setiap regulasi yang dibuat.

"Kebijakan-kebijakan kita harus bersinergi, saling memperkuat, bukan justru sebaliknya. Kunci perlindungan masyarakat dan kemajuan bangsa ini bisa terlaksana kalau sinergi kebijakan terpadu dengan baik," tutup Taruna.