Deddy Sitorus Bantah Hina Wartawan Meski KWP Laporkan ke MKD

Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus dari PDI Perjuangan, membantah tuduhan telah menghina wartawan saat Rapat Dengar Pendapat bersama Kemendagri di Gedung DPR RI pada Kamis, 30 Juli 2026.

Kejadian bermula saat Deddy menyuruh wartawan yang meliput rapat berpindah tempat dengan menyebut suasana rapat seperti "sirkus" yang memicu keberatan dari Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) dan rencana pelaporan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

KWP menilai pernyataan tersebut merendahkan martabat jurnalis dan mencederai hubungan antara DPR dan media, serta mendesak Deddy meminta maaf dalam 1x24 jam.

Deddy Sitorus tercatat sebagai anggota DPR dari Dapil Kalimantan Utara periode 2024–2029 dan Ketua Kelompok Fraksi Komisi II DPR RI. Ia memiliki latar belakang pendidikan dari Universitas Simalungun dan Kingston University dan pernah menempati posisi strategis di berbagai perusahaan sebelum menjadi legislator.

Dalam klarifikasinya, Deddy menegaskan ucapan "rombongan sirkus" merujuk pada kondisi rapat yang ramai dan tidak tertib, bukan pada wartawan secara langsung.

"Saya tidak menyasar siapa pun, tapi situasi yang ramai nggak karu-karuan. Padahal sudah rapat mau dimulai, jadi saya tidak menyebutkan siapa-siapa. Terutama yang staf, TA, dari para peserta rapat. Saya tidak menyinggung wartawan," ujar Deddy.

KWP melalui Wakil Ketua Bidang Administrasi Erwin Syahputra Siregar menegaskan rapat Komisi II bersifat terbuka sehingga wartawan berhak meliput dan menolak penyebutan wartawan sebagai "gerombolan sirkus".

"Rapat itu sebenarnya rapat terbuka. Andai kata memang itu tempat tidak memungkinkan, apa salahnya dia berkata dengan baik, ‘Tempat tidak memungkinkan.’ Kenapa harus dikatakan wartawan itu seperti gerombolan sirkus, begitu," kata Erwin.

Erwin menambahkan pelaporan ke MKD bukan untuk mencari perhatian, tetapi sebagai upaya mencegah penghinaan profesi wartawan di lingkungan DPR.

Meski demikian, rapat Komisi II tetap berjalan dengan agenda evaluasi skema keuangan daerah terkait pembiayaan PPPK yang membebani anggaran pemerintah daerah, dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan kepala daerah se-Indonesia.