Demokrat Klarifikasi Isu Aliran Nama Kasus Korupsi Badan Gizi

Isu keterlibatan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dalam dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis di Badan Gizi Nasional dibantah keras oleh pengurus pusat partai pada Selasa (9/6/2026). Klarifikasi ini muncul menyusul beredarnya unggahan di media sosial Instagram mengenai daftar 24 nama yang menyeret mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sonjaya, termasuk frasa dua orang kolonel usulan AHY. Pihak Partai Demokrat melalui Kepala Badan Komunikasi Strategis Herzaky Mahendra Putra memberikan penjelasan resmi mengenai posisi hubungan antara pimpinan mereka dengan tersangka yang tengah diselidiki tersebut.

"AHY tidak mengenal, tidak pernah bertemu, maupun tidak pernah berkomunikasi dengan Sony Sonjaya. Selain itu, AHY juga disebut tidak pernah mengusulkan, merekomendasikan, meminta bantuan, ataupun meminta dukungan kepada Sony Sonjaya terkait program satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) maupun urusan lainnya," ucap Herzaky Mahendra Putra, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat.

Herzaky menambahkan bahwa dokumen yang beredar di platform digital sama sekali tidak memuat rincian identitas yang jelas mengenai nama-nama tersebut. "Namun, apabila yang dimaksud adalah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, maka Partai Demokrat menegaskan bahwa pengaitan tersebut tidak memiliki dasar fakta apapun," ucap Herzaky Mahendra Putra, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat.

Pernyataan dari perwakilan partai bentukan Susilo Bambang Yudhoyono ini sekaligus menjadi respons langsung untuk membersihkan nama baik organisasi dari klaster kasus hukum yang sedang berjalan. "Karena itu, frasa '2 orang Kolonel usulan AHY', jika yang dimaksud menyangkut Agus Harimurti Yudhoyono, maka hal tersebut dapat dipastikan sebagai fitnah dan sama sekali tidak mengandung kebenaran," tegas Partai Demokrat dalam keterangan resminya.

Berdasarkan laporan dari Beritasatu.com, nama tersebut mencuat ke publik setelah Sony Sonjaya mengajukan diri sebagai justice collaborator melalui kuasa hukumnya, Krisna Murti, demi membantu proses penyelidikan dugaan korupsi. Meski mengkritik penyebaran informasi yang dianggap liar, pihak internal partai menyatakan tetap menghargai independensi institusi media dalam mengawal kasus ini. "Namun, partai berharap setiap informasi yang menyebut individu maupun institusi disampaikan secara akurat, berimbang, dan berdasarkan fakta yang telah terverifikasi," pungkas Herzaky Mahendra Putra, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat.