Departemen Keuangan AS Perbesar Buyback Obligasi Redam Lonjakan Yield

Departemen Keuangan Amerika Serikat mengumumkan peningkatan nilai pembelian kembali atau buyback surat utang pemerintah berjangka panjang dari batas maksimal US$2 miliar menjadi minimal US$4 miliar dalam setiap operasi mulai 9 September hingga 4 November 2026.

Langkah yang diumumkan Menteri Keuangan AS Scott Bessent tersebut diambil untuk meredakan tekanan likuiditas setelah imbal hasil atau yield US Treasury tenor 30 tahun melambung hingga 5,337% pada Selasa (18/8/2026), posisi tertinggi sejak 2007. Lonjakan yield dipicu kekhawatiran inflasi, konflik Timur Tengah, serta total utang AS yang melampaui US$40 triliun.

Pembelian difokuskan pada obligasi nominal berjangka waktu 10 hingga 30 tahun di pasar sekunder, khususnya seri lama yang kurang likuid. Menyusul kebijakan tersebut, yield Treasury tenor 10 tahun sempat mereda ke posisi 4,637% dan indeks dolar AS melandai, sebelum kembali menguat ke level 4,697% akibat tekanan berlanjut di pasar saham Wall Street pada Kamis (20/8/2026).

Pengumuman kebijakan yang dirilis mendadak di luar siklus pembiayaan kuartalan turut memicu sorotan dari para analis keuangan pasar modal.

"Peningkatan nilai operasi buyback ini mencerminkan keinginan Departemen Keuangan untuk memberikan dukungan likuiditas yang lebih besar pada obligasi nominal berjangka panjang," tulis Departemen Keuangan AS dalam keterangan resminya.

Pernyataan resmi pemerintah tersebut menegaskan komitmen otoritas fiskal dalam menjaga stabilitas pasar obligasi negara di tengah ketidakpastian ekonomi global.

"Itu menunjukkan apa yang kita lakukan ya memang standar internasional, mungkin Amerika niru kita juga tuh, berhasil dia ikut. Tapi jelas concern-nya sama, dia akan melakukan itu untuk menambah likuiditas di sistem perekonomian," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan Indonesia.

Langkah intervensi pasar obligasi oleh pemerintah AS dinilai sejalan dengan kebijakan yang telah diterapkan Kementerian Keuangan Indonesia pada Mei 2026 saat melakukan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder senilai Rp2,2 triliun.

"Jadi kalau pemerintah melihat di mana-mana ya likuiditasnya terganggu, dia akan melakukan segala cara yang halal, yang bisa dilakukan untuk memastikan ekonominya tidak terganggu. Jadi yang kita lakukan sama dengan yang Amerika lakukan," ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan Indonesia.

Di sisi lain, respons pasar terhadap efektivitas program stabilisasi pasar obligasi jangka panjang ini masih diwarnai keraguan dari kalangan pengamat pasar modal internasional.

"MRNA squeeze," kata Morgan Stanley, menjuluki fenomena lonjakan saham bioteknologi Moderna yang melesat 177% di tengah gejolak pasar modal.

Tekanan di pasar obligasi Amerika Serikat berpotensi terus membayangi biaya utang pemerintah serta suku bunga pinjaman ritel selama faktor inflasi dan kondisi fiskal belum sepenuhnya teratasi.