DJP Larang Wajib Pajak Rekam Pembahasan SP2DK Daring

Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu melarang wajib pajak merekam maupun menyebarluaskan proses pembahasan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang digelar secara daring pada Minggu, 26 Juli 2026. Langkah ini diambil untuk memperketat pengawasan kepatuhan demi mengejar target penerimaan negara.

Larangan tersebut secara resmi tertuang dalam Surat Edaran Nomor SE-8/PJ/2026 tentang Pedoman Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak. Beleid ini mengatur larangan kegiatan perekaman bagi wajib pajak, kuasa, maupun pegawai yang mewakilinya.

"Wajib pajak, wakil, atau kuasa, atau pegawai dilarang melakukan perekaman, penyimpanan rekaman, penyebarluasan rekaman dan/atau penyiaran berupa suara, gambar, video, dan/atau sejenisnya atas kegiatan penyampaian penjelasan dan/atau pelaksanaan pembahasan," demikian dikutip dari dokumen SE-8/PJ/2026.

Pelanggaran terhadap aturan ini bakal dikenai sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan. DJP juga akan menghentikan proses penyampaian penjelasan tatap muka melalui video conference jika wajib pajak menolak mematuhi aturan tersebut.

Seluruh tanggapan wajib pajak selanjutnya akan dicatat dalam Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan. Wajib pajak diberi batas waktu maksimal 14 hari untuk menyampaikan tanggapan, dengan kesempatan menyampaikan tanggapan lebih dari satu kali.

Tanggapan tersebut nantinya digunakan Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai dasar penyusunan simpulan dan usulan tindak lanjut. Apabila wajib pajak tidak memberikan tanggapan hingga batas waktu berakhir, DJP dapat melakukan pembahasan lanjutan atau kunjungan langsung ke lokasi wajib pajak.

Kunjungan lokasi dilakukan pada kondisi tertentu, seperti wajib pajak yang tidak ditemukan, telah meninggal dunia, atau telah meninggalkan Indonesia untuk selamanya. Pengetatan ini dilakukan saat realisasi penerimaan pajak semester I-2026 baru mencapai Rp1.035,7 triliun dari target APBN sebesar Rp2.357,7 triliun.