Donald Trump Minta Mahkamah Agung AS Cabut Penangguhan Proyek Ballroom

Pemerintahan Donald Trump resmi mengirimkan surat kepada Mahkamah Agung Amerika Serikat guna meminta pencabutan keputusan penangguhan proyek pembangunan ruang dansa atau ballroom Gedung Putih di Washington DC, seperti dilansir dari Detikcom.

Mahkamah Agung sebelumnya memberikan batas waktu hingga Jumat (21/8/2026) bagi pihak Trump untuk mengajukan banding. Namun, pihak Gedung Putih menginginkan agar penangguhan ditunda sepenuhnya selama proses hukum berjalan.

Pihak pemerintah menegaskan bahwa pembangunan gedung tersebut telah mencapai 65 persen. Penghentian proyek secara mendadak dinilai sebagai bentuk intervensi peradilan terhadap pembangunan.

Jaksa Agung dari pemerintahan Trump, D John Sauer, memberikan penegasan terkait dampak dari keputusan penangguhan tersebut.

"Dengan adanya perintah pengadilan berbahaya yang akan mulai berlaku untuk pertama kalinya pada tanggal 21 Agustus, mandat penghentian pekerjaan tersebut menjadi semakin tidak adil, bukan tidak mungkin," tulis D John Sauer, Jaksa Agung pemerintahan Trump.

Sauer menambahkan bahwa keputusan ini berisiko memberikan tekanan politis yang tidak perlu dari lembaga legislatif terhadap Presiden.

"Memaksa presiden untuk datang dengan memohon-mohon kepada Kongres agar rumah rakyat aman, memberikan pengaruh berbahaya kepada lembaga legislatif," ujar D John Sauer, Jaksa Agung pemerintahan Trump.

Di sisi lain, Ketua Mahkamah Agung John Roberts meminta National Trust for Historic Preservation selaku penentang proyek untuk memberikan tanggapan tertulis paling lambat Selasa (18/8/2026).

Penolakan proyek ballroom seluas 8.361 meter persegi di sayap timur Gedung Putih ini dipicu oleh ketiadaan izin dari Kongres. Gugatan yang diajukan sejak Oktober menegaskan bahwa proyek melanggar aturan karena tanpa peninjauan hukum serta abaikan masukan Komisi Perencanaan Ibu Kota Nasional.