DPR Setujui Destry Damayanti Jadi Gubernur Bank Indonesia 2026-2031

Komisi XI DPR RI menyetujui Destry Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2031 melalui rapat internal secara musyawarah mufakat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/8/2026). Penetapan ini merestui usulan Presiden Prabowo Subianto untuk menggantikan Perry Warjiyo yang mengundurkan diri pada 25 Juli 2026.

Selain menetapkan Destry, DPR merestui Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior serta Solikin M. Juhro sebagai Deputi Gubernur BI. Hasil uji kelayakan ini akan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada 1 September 2026 mendatang.

"Ibu Destry Damayanti ditetapkan sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2031," ungkap Misbakhun kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).

Pengesahan ini menyusul rangkaian tes yang telah digelar komisi terhadap para calon tunggal dan kandidat lainnya. Pembahasan tingkat komisi seluruhnya telah dirampungkan sesuai mekanisme yang berlaku.

"Kita memilih secara musyawarah mufakat dan kita nanti akan mengagendakan, mereka akan ditetapkan pada Rapat Paripurna tanggal 1 September 2026 yang akan datang," pungkas Misbakhun.

Penetapan dewan gubernur baru ini menyusul pengunduran diri kepemimpinan sebelumnya di bank sentral. Setelah disahkan dalam rapat paripurna, para pejabat terpilih akan mengemban amanah selama lima tahun.

"Komisi XI DPR RI berdasarkan musyawarah untuk mufakat menyetujui dan menetapkan," kata Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun, Kamis (27/8/2026).

Proses seleksi dilakukan secara intensif dalam rapat-rapat kerja yang diselenggarakan oleh Komisi XI DPR RI. Seluruh tahapan dipastikan berjalan sesuai dengan agenda pembentukan kepemimpinan lembaga moneter tersebut.

“Proses penggantian Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur telah dijalankan. Dan kami telah menuntaskan tugas-tugas di tingkat komisi,” kata Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Pengambilan keputusan di tingkat komisi dilanjutkan dengan penyiapan laporan resmi. Seluruh rekomendasi akan dibacakan sebelum pengambilan keputusan akhir di forum paripurna.

“Kita memilih secara musyawarah mufakat, dan kita nanti akan mengagendakan mereka akan ditetapkan di Rapat Paripurna tanggal 1 September 2026 yang akan datang, hari Selasa,” kata Misbakhun.

Dalam uji kelayakan sehari sebelumnya, calon Deputi Gubernur Senior Aida S. Budiman memaparkan strategi menyikapi kondisi ekonomi global. Ia menyoroti tantangan suku bunga tinggi terhadap nilai tukar rupiah.

"Tantangan kita sekarang adalah stabilitas nilai tukar, terutama karena ekonomi global saat ini menuju kondisi higher for longer," kata Aida dalam uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi XI DPR RI, Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Instrumen suku bunga acuan dinilai menjadi salah satu langkah untuk mempertahankan arus modal masuk. Penyesuaian tersebut diperlukan guna menjaga daya tarik aset domestik di mata investor.

"Respons kebijakan BI-Rate perlu dilakukan untuk merespons kondisi tersebut guna menjaga perbedaan imbal hasil antara rupiah dan valas sehingga dapat menarik capital inflows," ujarnya.

Meski demikian, pengetatan suku bunga secara mendalam diakui memiliki dampak sampingan pada sektor perekonomian dalam negeri. Karena itu, keseimbangan antara stabilitas moneter dan laju ekonomi menjadi fokus utama.

"Setelah menjaga stabilitas nilai tukar, kita juga perlu mendorong pertumbuhan ekonomi," kata dia.

Untuk mengantisipasi tekanan tersebut, penggunaan instrumen kebijakan moneter tidak bisa bertumpu pada satu cara saja. Langkah integratif diperlukan agar pergerakan ekonomi tetap terjaga.

"Untuk mengurangi trade-off kebijakan, BI mengombinasikan berbagai kebijakan," ujar Aida.

Upaya stabilitas juga diarahkan pada pasar uang dan pemberian insentif lindung nilai. Pendekatan ini diharapkan mampu menarik modal asing tanpa memicu kenaikan suku bunga berlebih.

"Stabilitas nilai tukar membutuhkan capital inflows yang masuk, sedangkan arus tersebut akan tertarik jika imbal hasil rupiah cukup menarik," kata Aida.

Pengendalian risiko dampak lanjutan terhadap aktivitas bisnis tetap menjadi perhatian penting dalam skenario kebijakan. Langkah terukur diambil agar sektor riil tidak tertekan secara drastis.

"Namun, kita juga mengamini bahwa kenaikan BI-Rate secara terus-menerus dapat berdampak pada perekonomian domestik," lanjutnya.

Strategi intervensi nilai tukar diprioritaskan untuk mengendalikan tingkat fluktuasi ekstrem. Kebijakan ini tidak bertujuan melawan arah pergerakan alami pasar modal secara total.

"Stabilitas nilai tukar yang dijaga BI adalah memastikan pergerakannya tidak mengalami overshooting," kata Aida.

Batas fleksibilitas pergerakan rupiah dijaga ketat dalam rentang rata-rata pergerakan harian. Mekanisme ini dipakai sebagai acuan mitigasi risiko depresiasi berlebihan.

"Tapi tren daripada pasar itu tidak bisa kita hindari. Apabila pasar itu trennya terdepresiasi, yang penting jangan terdepresiasi terlalu tinggi," ujarnya.

Stabilitas pergerakan mata uang diharapkan memberi dorongan kepastian bagi pelaku bisnis dalam menyusun rencana strategis. Hal ini dinilai krusial bagi sustainabilitas aktivitas transaksi.

"Sehingga terjadi kepastian dan akibatnya pelaku pasar pun kemudian bisa menggunakan nilai tukar ini sebagai anchor," kata dia.

Kondisi keuangan eksternal Indonesia dinilai masih cukup solid untuk menopang defisit transaksi berjalan yang mencapai 3,3 persen dari PDB pada triwulan II 2026. Hal itu ditopang oleh kinerja pos finansial yang memadai.

"Defisit transaksi berjalan sebesar 3,3% dari PDB pada triwulan II 2026 masih dapat terjaga karena adanya financial account yang cukup tinggi," ujar Aida.

Di sisi lain, pergerakan mata uang rupiah terpantau mulai menunjukkan tren yang relatif stabil pada level Rp17.800 hingga Rp17.900 per dolar AS. Rentang angka tersebut menjadi landasan pengawasan bank sentral.

"Sekarang pelan-pelan nilai tukar sudah mengalami gerakan yang cukup stabil, Rp17.800-Rp17.900, itu yang kami sebut dengan penjagaan," kata dia.

Kendati nilai tukar cenderung terjaga, risiko pergerakan harga barang akibat dampak inflasi tetap harus diwaspadai. Inflasi menjadi indikator kunci yang terus dipantau secara berkala.

"Kalau disebut dengan harga-harga, tidak bisa terpungkiri juga kita ada inflasi yang mengurangi harga atau menaikkan harga dari barang," ujarnya.

Langkah pengendalian laju inflasi terus disinergikan bersama pemerintah dan instansi terkait. Koordinasi dilakukan guna memastikan pergerakan harga berada dalam batas sasaran.

"Inilah mengapa inflasi itu dicoba untuk selalu dalam target yang sudah disetujui antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan," kata Aida.

Stabilitas sektor keuangan dan sistem pembayaran dipandang sebagai syarat mutlak sebelum mengejar target pertumbuhan. Tanpa iklim makro yang kokoh, penyerapan tenaga kerja tidak dapat berjalan optimal.

"Tugas pertama BI yaitu bagaimana kami menjaga stabilitas daripada makroekonomi, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan," kata Aida.

Penguatan seluruh fondasi moneter dinilai berbanding lurus dengan kelancaran aktivitas ekonomi nasional. Bank sentral berkomitmen menjaga koordinasi antar-instrumen secara berkelanjutan.

"Karena tidak ada pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja kalau kita tidak punya lingkungan ekonomi yang stabil," ujarnya.

Pengembangan kerangka kebijakan ke depan diarahkan pada penyelarasan antar-sektor moneter dan makroprudensial. Penyesuaian terus dilakukan untuk merespons dinamika global.

"Ke depan kami akan mengupayakan pengurangan trade-off antar kebijakan," kata Aida.

Seluruh pejabat dewan gubernur baru BI terpilih dijadwalkan mengucap sumpah jabatan di Mahkamah Agung setelah Keputusan Presiden terbit resmi.