DPR Tangani Polemik Proyek Apartemen LRT City Mandek

DPR RI memanggil pengembang Apartemen LRT City yakni PT Adhi Commuter Properti Tbk. (ADCP), PT Adhi Karya (Persero) Tbk., serta Danantara untuk menyelesaikan polemik proyek yang mandek, seperti dilansir dari Detikcom pada Rabu (19/8/2026). Dalam pemanggilan tersebut, DPR mendesak adanya langkah konkret untuk melindungi konsumen yang terdampak oleh tertundanya penyelesaian proyek hunian tersebut. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengusulkan dua opsi penyelesaian, yakni intervensi pemerintah sebagai pemegang saham dan fasilitas restrukturisasi kredit bagi para pembeli.

Pemerintah diharapkan memberikan dukungan pendanaan, namun harus melalui kajian menyeluruh dan mekanisme hukum yang akuntabel karena melibatkan keuangan negara.

"Solusinya hanya satu yang bisa, yaitu pemerintah hadir di sini sebagai pemerintah, sebagai pemegang saham," kata Andre Rosiade, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI. Guna menindaklanjuti usulan pendanaan tersebut, Danantara Asset Management bersama ADCP dan PT Adhi Karya diminta segera menghitung kebutuhan dana penyelesaian kewajiban kepada konsumen.

Penghitungan komprehensif ini menjadi landasan resmi sebelum langkah penyelamatan keuangan dieksekusi agar seluruh tindakan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Andre Rosiade menambahkan bahwa skema bantuan kedua difokuskan pada keringanan pembayaran cicilan bagi para konsumen yang terdampak kendala finansial.

Sejumlah lembaga perbankan dilaporkan telah memberikan sinyal positif untuk menyetujui skema penyesuaian pembayaran ini. "Kemarin bank-bank sudah sepakat untuk membantu direstrukturisasi," kata Andre Rosiade, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI. Guna memuluskan langkah restrukturisasi pada sektor perbankan swasta, koordinasi lintas komisi akan dilakukan bersama Komisi XI DPR RI.

Pertemuan lanjutan antara DPR, pihak pengembang, Danantara, dan konsumen dijadwalkan berlangsung pada 8 Oktober 2026 guna mengevaluasi perkembangan solusi.

"Kita ingin masalah ini selesai. Pemerintah hadir dan kita kawal bersama-sama agar persoalan Bapak-Ibu sekalian bisa mendapatkan penyelesaian," kata Andre Rosiade, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI.