DPRD Singkawang Desak PLN Tuntaskan Pemadaman Listrik Bergilir

DPRD Kota Singkawang mendesak PT PLN (Persero) UP3 Singkawang untuk menepati komitmen menyelesaikan pemadaman listrik bergilir paling lambat 11 Juli 2026. Tuntutan ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat di Ruang Rapat Utama DPRD Singkawang pada Rabu, 8 Juli 2026, menyusul besarnya dampak kerugian ekonomi yang dialami masyarakat, pelaku UMKM, hingga pengemudi ojek daring.

Ketua Komisi II DPRD Singkawang, Harry Sarasati Widha S menilai kepastian pemulihan sistem kelistrikan sangat krusial bagi daerah yang bertumpu pada sektor jasa dan pariwisata ini. Selain meminta normalisasi dipercepat, legislatif juga mendesak pemberian kompensasi sesuai regulasi Kementerian ESDM.

"Dalam pembahasan ini kami mempertanyakan konsistensi dan komitmen manajemen PLN untuk merealisasikan bahwa pemadaman bergilir dapat diselesaikan pada 11 Juli 2026," kata Harry Sarasati Widha S, Ketua Komisi II DPRD Singkawang.

Pihak DPRD berharap PLN dapat segera memperbaiki kualitas pelayanan agar hak-hak dari seluruh pelanggan yang terdampak bisa dipenuhi secara adil.

"Kami berharap PLN meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan memenuhi hak-hak pelanggan yang terdampak," ujar Harry Sarasati Widha S, Ketua Komisi II DPRD Singkawang.

Legislator tersebut juga meminta agar situasi kamtibmas tetap kondusif selama masa perbaikan sistem listrik.

"Kami mengimbau masyarakat tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban serta tidak mudah terprovokasi selama proses pemulihan sistem kelistrikan berlangsung," kata Harry Sarasati Widha S, Ketua Komisi II DPRD Singkawang.

Sementara itu, Aliansi Masyarakat Peduli Singkawang yang turut hadir dalam rapat menegaskan akan terus mengawal jalannya realisasi janji dari manajemen perusahaan listrik negara tersebut.

"Komitmen inilah yang kami minta benar-benar direalisasikan karena pemadaman bergilir sangat berdampak terhadap masyarakat," kata Roby Sanjaya, Perwakilan Aliansi Masyarakat Peduli Singkawang.

Aliansi mengusulkan pembentukan panitia kerja pengawasan pelayanan publik serta mengawal mekanisme ganti rugi berupa pengurangan tagihan ataupun penambahan token listrik.

"Kami akan mengawal realisasi kompensasi tersebut. Jika setelah 11 Juli masih terjadi pemadaman bergilir, kami akan mempertimbangkan langkah lanjutan sesuai mekanisme yang berlaku," kata Roby Sanjaya, Perwakilan Aliansi Masyarakat Peduli Singkawang.

Dampak pemadaman ini juga memukul sektor transportasi informal secara signifikan, seperti yang dilaporkan oleh perwakilan pengemudi ojek daring dalam forum yang sama.

"Dampaknya sangat terasa, yaitu turunnya pendapatan," kata Sukri, Perwakilan Pengemudi Ojol Singkawang.

Banyak pengemudi ojol yang merugi karena gangguan jaringan serta tutupnya restoran mitra akibat tidak adanya pasokan daya listrik.

"Kadang kami sudah menempuh perjalanan cukup jauh, ternyata restoran tutup karena listrik padam. Kami rugi waktu dan bahan bakar," kata Sukri, Perwakilan Pengemudi Ojol Singkawang.

Para pekerja angkutan daring tersebut meminta PLN memikirkan opsi bantuan sosial eksternal bagi kelompok masyarakat yang kehilangan mata pencaharian harian akibat krisis listrik.

"Kalau kompensasi pelanggan listrik sudah ada aturannya. Tetapi bagaimana dengan kami sebagai pekerja ojol yang pendapatannya ikut terdampak? Kami berharap ada solusi atau bentuk bantuan sehingga kami juga bisa bertahan memenuhi kebutuhan keluarga," kata Sukri, Perwakilan Pengemudi Ojol Singkawang.

Menanggapi berbagai tuntutan, Manajer PT PLN (Persero) UP3 Singkawang Made Hary Palguna menjelaskan bahwa pemadaman dipicu oleh gangguan sistem suplai pembangkit. Saat ini, PLN fokus mengamankan pasokan listrik untuk fasilitas vital seperti rumah sakit dan kantor pelayanan publik, sembari mengerahkan personel demi mengejar target penyelesaian pada 11 Juli 2026.