Survei Sebut Generasi Muda Tidak Percaya Pemimpin Perusahaan AI

Tingkat kepercayaan anak muda berusia 18-34 tahun terhadap para pimpinan perusahaan kecerdasan buatan (AI) berada di level yang sangat rendah. Riset terbaru dari CNBC bersama Generational Lab mengonfirmasi temuan tersebut, sebagaimana dilansir dari Detik iNET.

CEO Palantir Alex Karp menjadi figur yang paling diragukan oleh responden dari sembilan nama bos teknologi yang diajukan. Sebanyak 81 persen responden menilai Karp tidak dapat bertindak secara bertanggung jawab dalam mengelola teknologi AI.

Sikap skeptis publik juga menyasar petinggi Palantir lainnya. Chairman sekaligus co-founder Palantir Peter Thiel tercatat tidak dipercayai oleh 79 persen responden dalam survei yang sama.

Karp memang dikenal sebagai figur penuh kontroversi di industri teknologi. Ia pernah merilis manifesto yang memuji kekuatan Amerika Serikat dan menyiratkan adanya budaya tertentu yang dianggap lebih rendah dibanding budaya lain.

Lewat unggahannya di platform Twitter/X, Karp menyatakan bahwa beberapa budaya berhasil melahirkan keajaiban. Sementara itu, ia menilai sebagian budaya lainnya bersifat regresif dan berbahaya.

Ia juga melayangkan kritik terbuka kepada dunia Barat. Karp menganggap pihak Barat menolak mendefinisikan budaya nasional hanya demi menjaga inklusivitas.

Sikap politik Karp terus memicu perdebatan publik, termasuk pandangannya terkait konflik Israel dan Palestina. Ia mengecam aksi mahasiswa AS yang memprotes Israel dan menyarankan para aktivis tersebut mengikuti pertukaran pelajar di Korea Utara.

"Para aktivis perdamaian adalah aktivis perang," kata Karp saat berbicara di AI Expo for National Competitiveness, seperti dikutip dari The Guardian, Selasa (18/8/2026).

Laporan Amnesty International mengungkapkan bahwa perangkat AI buatan Palantir dimanfaatkan oleh Departemen Keamanan Nasional AS. Teknologi tersebut digunakan untuk memantau warga non-Amerika yang menyuarakan dukungan terhadap hak-hak warga Palestina.

Selain itu, Palantir menjalin kerja sama strategis dengan militer Israel untuk memasok teknologi militer. Perusahaan ini juga memegang kontrak pertahanan senilai USD 10 miliar dengan militer AS.

Saat militer AS mulai menyerang sejumlah kapal di Laut Karibia pada September 2025, Karp menyiratkan kejahatan perang seharusnya diakui secara konstitusional agar perusahaannya diuntungkan.

"Salah satu alasan mengapa saya menyukai pertanyaan ini adalah, semakin konstitusional (kejahatan perang), semakin Anda ingin mewujudkannya, Anda akan semakin membutuhkan produk saya," ujar Karp di acara DealBook Summit pada Desember 2025.

Pria berusia 58 tahun ini juga menentang keras kebijakan perbatasan terbuka dan imigran. Karp berulang kali memuji kebijakan imigrasi Presiden AS Donald Trump serta menawarkan layanan perusahaannya kepada Immigration and Customs Enforcement (ICE).

"Saya akan menggunakan seluruh pengaruh saya untuk memastikan negara ini tetap skeptis terhadap migrasi dan memiliki kapasitas pencegahan yang hanya digunakan secara selektif," kata Karp.

Kerja sama tersebut terealisasi pada Agustus 2025 ketika ICE mengumumkan Palantir akan membangun platform pengawasan senilai USD 30 juta bernama ImmigrationOS guna mendukung program deportasi massal.