Irak Usulkan Dewan Keamanan Bersama Redam Tensi Iran dan Arab Saudi

Pemerintah Irak mengusulkan pembentukan dewan koordinasi keamanan terpadu bersama Iran dan Arab Saudi demi memulihkan hubungan diplomatik kedua negara. Penasihat Keamanan Nasional Irak, Qasim al-Araji, menyampaikan inisiatif tersebut pada Ahad (23/8/2026) guna meredakan ketegangan di kawasan Timur Tengah.

Langkah diplomasi ini bergulir setelah timbul keretakan hubungan akibat tuduhan peluncuran pesawat nirawak dari wilayah Irak. Pada 27 Juli, otoritas Arab Saudi mengaku berhasil mencegat serangan drone yang menyasar fasilitas minyak mereka di Provinsi Timur dan Riyadh, serta menuding kelompok milisi yang berafiliasi dengan Iran sebagai pelakunya.

Menanggapi tuduhan tersebut, Perdana Menteri Irak Mohammed al-Sudani telah memerintahkan penyelidikan menyeluruh. Penasihat Keamanan Nasional Irak menegaskan pentingnya wadah komunikasi untuk mengatasi persoalan hubungan bilateral kedua negara tetangga tersebut.

"Masalah antara kedua negara ini adalah krisis kepercayaan," kata al-Araji, Penasihat Keamanan Nasional Perdana Menteri Irak.

Usulan pembentukan dewan keamanan tersebut telah disampaikan secara resmi kepada pihak Teheran maupun Riyadh, meski belum ada rincian mengenai mekanisme kerja lembaga tersebut. Hingga saat ini, pemerintah Iran dan Arab Saudi belum memberikan tanggapan resmi atas inisiatif yang ditawarkan Irak.

Di sisi lain, al-Araji menyatakan bahwa Baghdad berkomitmen penuh untuk menjaga stabilitas dalam negeri. Langkah penertiban kepemilikan senjata telah dimulai sejak 3 Juni melalui pembentukan komite khusus guna menata keberadaan kelompok bersenjata di dalam maupun di luar Pasukan Mobilisasi Rakyat (PMF).

Upaya Irak memediasi dua kekuatan regional ini didukung oleh komunikasi intensif antara Menteri Luar Negeri Irak Fuad Hussein dan Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan yang sepakat untuk menahan eskalasi konflik secara damai.