Iran Bantah Klaim AS Terkait Kendali Penuh Selat Hormuz

Pemerintah Iran membantah tegas klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan bahwa militer AS memegang kendali penuh atas Selat Hormuz pada Kamis (13/8/2026). Pihak militer dan pejabat senior Teheran menegaskan bahwa jalur pelayaran internasional yang sangat strategis tersebut sepenuhnya berada di bawah pengelolaan dan pengamanan militer Iran. Komandan paramiliter Basij menegaskan bahwa kondisi keamanan di kawasan jalur perairan Teluk tersebut tetap terjaga di bawah pengawasan penuh otoritas Iran.

"Hari ini Anda melihat bahwa Selat Hormuz berada di bawah pengelolaan dan kendali Republik Islam (Iran), dan negara kami terus melangkah dalam kondisi keamanan penuh," kata Hojjatoleslam Hossein Taeb, Komandan Paramiliter Basij.

Ia menambahkan bahwa pihak militer AS telah melihat secara langsung ketangguhan serta kemampuan pasukan pertahanan Iran di wilayah perairan tersebut. "Pihak Amerika telah menyaksikan kekuatan revolusi kami," kata Hojjatoleslam Hossein Taeb, Komandan Paramiliter Basij.

Pernyataan senada disampaikan komando militer gabungan Iran yang menegaskan tidak ada satu pun kapal yang diizinkan melintasi Selat Hormuz tanpa persetujuan resmi dari Teheran. "Klaim tak berdasar yang dilontarkan AS mengenai pelayaran normal kapal-kapal melalui Selat Hormuz, tidak lain hanyalah kebohongan dan kepalsuan belaka," kata Markas Besar Pusat Khatam Al Anbiya, Komando Militer Gabungan Iran.

Pejabat militer Iran menekankan bahwa pembukaan kembali selat tergantung pada kepatuhan AS terhadap komitmen kesepakatan gencatan senjata yang sempat disepakati pada Juni lalu. "Dalam kemungkinan perang di masa depan, kami akan bersikap lebih tegas dan lebih ofensif," kata Rasoul Sanaei-Rad, Pejabat Senior Urusan Politik Militer Iran. Ketegangan antara kedua negara meningkat setelah AS melancarkan serangan balasan ke wilayah selatan Iran menyusul aksi penghadangan kapal di kawasan Teluk.

Menteri Luar Negeri Iran menilai bahwa kebijakan luar negeri Washington kerap dipicu oleh penilaian intelijen yang keliru sejak awal konflik.

Ia menyebut AS "telah lama salah perhitungan akibat kegagalan intelijen", kata Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Iran. Ancaman militer Iran di kawasan tersebut sebelumnya juga memaksa Presiden AS Donald Trump secara rahasia berganti pesawat militer saat meninggalkan KTT NATO di Turki pada 8 Juli 2026.