Iran Minta Warga Hemat BBM Imbas Blokade Angkatan Laut AS

Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf mengimbau seluruh warga negara mengurangi penggunaan bahan bakar minyak pada Selasa (1/9) waktu setempat. Langkah ini diambil usai Teheran mengalami krisis impor bensin akibat blokade angkatan laut Amerika Serikat. Aksi blokade pelabuhan oleh militer Amerika Serikat dilakukan sebagai balasan atas tindakan Teheran yang menutup jalur perdagangan Selat Hormuz.

Kondisi ini memicu antrean panjang kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar umum di ibu kota Teheran selama beberapa hari terakhir. Ghalibaf menjelaskan bahwa tingginya tingkat konsumsi bensin di dalam negeri tidak sepenuhnya disebabkan oleh pola pemakaian masyarakat umum.

"Tentu saja, sebagian tanggung jawab atas konsumsi tinggi ini bukan terletak pada rakyat kita; melainkan pada industri kita," kata Mohammad Bagher Ghalibaf, Ketua Parlemen Iran.

Ghalibaf menekankan pentingnya efisiensi pemakaian bensin secara nasional agar pasokan dalam negeri mencukupi. "Namun dalam hal apa pun, yang jelas adalah kita perlu menghemat bensin dalam pemakaian kita," ujar Mohammad Bagher Ghalibaf, Ketua Parlemen Iran.

Ghalibaf menyebutkan bahwa langkah penghematan harus dilakukan bersama-sama oleh seluruh lapisan masyarakat. "Penghematan bensin membutuhkan kebijaksanaan kolektif dan tentu saja membutuhkan kerja sama rakyat," tutur Mohammad Bagher Ghalibaf, Ketua Parlemen Iran.

Ia meyakini kelangkaan bahan bakar minyak dapat teratasi jika penggunaan harian diatur dengan tepat. "Jika kita menggunakannya dengan benar, kita dapat mengelola dengan jumlah bensin yang kita produksi di negara ini," kata Mohammad Bagher Ghalibaf, Ketua Parlemen Iran. Sebelumnya, Wakil Presiden Iran Mohammad Jafar Ghaempanah pada 26 Agustus mengakui bahwa laju produksi dalam negeri tidak mampu menutup kebutuhan nasional tanpa jalur impor.

"Produksi bensin tidak mencukupi, dan dikarenakan blokade angkatan laut AS, kita tidak dapat mengimpornya," kata Mohammad Jafar Ghaempanah, Wakil Presiden Iran.

Ghaempanah juga mengkritik sistem distribusi subsidi bahan bakar minyak yang dinilainya kurang tepat sasaran bagi masyarakat tanpa kendaraan. "Distribusi bensin di negara ini tidak adil. Mereka yang memiliki banyak kendaraan mendapat manfaat dari subsidi, sementara mereka yang tidak memiliki kendaraan tidak mendapat manfaat," tegas Mohammad Jafar Ghaempanah, Wakil Presiden Iran. Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada 28 Agustus mengungkapkan bahwa volume perdagangan ekspor dan impor negara itu merosot hingga 25 sampai 35 persen akibat blokade AS, sehingga wacana kenaikan harga bensin mulai dipertimbangkan.

Pemerintah dan parlemen Iran menyiapkan skema perluasan subsidi pangan elektronik untuk menekan dampak inflasi pada warga berpendapatan rendah.

"Pemerintah dan parlemen bertekad untuk meningkatkan alokasi kredit untuk program subsidi pangan elektronik, terutama untuk kelompok pendapatan yang menanggung tekanan ekonomi terbesar," kata Mohammad Bagher Ghalibaf, Ketua Parlemen Iran. Ghalibaf menegaskan bahwa pemerintah fokus memprioritaskan tingkat kepuasan dan kesejahteraan rakyat di tengah tekanan ekonomi.

"Sebenarnya, semua upaya kita sebagai pejabat harus diarahkan untuk mengurangi tekanan pada rakyat sehingga ketidakpuasan berkurang, karena kepuasan rakyat adalah prinsip mendasar bagi kita," tandas Mohammad Bagher Ghalibaf, Ketua Parlemen Iran. Konflik kedua negara meletus sejak 28 Februari dan terus memanas setelah Menteri Keuangan AS Scott Bessent pada 24 Agustus mengumumkan rencana memperketat sanksi ekonomi terhadap Teheran. Ketegangan militer kian meningkat menyusul aksi saling serang antara pasukan Amerika Serikat dan Korps Garda Revolusi Islam Iran.

"Pasukan AS menyerang target-target Korps Garda Revolusi Islam (Iran), termasuk lokasi pertahanan udara, sistem radar, aset dan fasilitas maritim, kemampuan penebaran ranjau, dan lokasi komunikasi," tulis Komando Pusat AS (CENTCOM) dalam pernyataan via media sosial X. Dampak ketegangan ini turut meluas ke sektor diplomasi internasional, salah satunya Kementerian Luar Negeri Peru yang resmi memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran pada Selasa (1/9) waktu setempat. "telah mengambil keputusan untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Republik Islam Iran," bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri Peru.