Israel Tahan Ratusan Aktivis Flotila Gaza Termasuk Sembilan Warga Indonesia

Pasukan Angkatan Laut Israel mencegat armada kapal bantuan kemanusiaan Global Sumud Flotilla di perairan internasional dekat Siprus dan menahan 430 aktivis dari 40 negara, termasuk sembilan warga negara Indonesia, pada Senin pagi hingga Selasa malam waktu setempat.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengonfirmasi penahanan tersebut dan langsung mengintensifkan komunikasi diplomatik melalui kedutaan besar di Yordania, Turki, serta Mesir. Langkah ini diambil untuk memastikan keselamatan serta mendapatkan informasi akurat mengenai kondisi para relawan dan jurnalis Indonesia yang ikut serta dalam misi kemanusiaan menuju Gaza tersebut.

Aksi pencegatan ini memicu krisis diplomatik besar setelah Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, mengunggah video yang memperlihatkan dirinya mengejek para aktivis asing yang sedang ditahan dengan tangan terikat. Berdasarkan laporan lembaga bantuan hukum Adalah, para tahanan mengalami kekerasan fisik dan psikologis sistematis, termasuk penggunaan peluru karet dan alat kejut listrik oleh otoritas Israel.

Kecaman keras datang dari berbagai pemimpin dunia dan pejabat tinggi negara yang menuntut pembebasan segera warga mereka serta pemenuhan hukum humaniter internasional. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Luar Negeri Gideon Saar turut memberikan teguran terbuka kepada Ben-Gvir karena dinilai merusak citra negara di mata internasional.

Di sisi lain, Pemerintah Amerika Serikat mengambil langkah berbeda dengan menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap empat orang pengelola Global Sumud Flotilla dari jaringan Samidoun dan Popular Conference for Palestinians Abroad. Washington menuduh misi pengiriman bantuan makanan, susu bayi, dan pasokan medis tersebut sebagai bentuk dukungan kepada kelompok Hamas.

"bukan sekadar aksi hubungan masyarakat yang melayani Hamas" cetus juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel.

Pihak militer Israel menegaskan tidak ada amunisi tajam yang digunakan selama operasi pencegatan di laut lepas dan memastikan seluruh peserta akan dideportasi secepatnya.