Pemimpin Skotlandia Wales Irlandia Utara Bahas Keluar Britania Raya

Menteri Pertama Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara menggelar pertemuan di Cardiff, Wales, pada Senin (14/9/2026) untuk membahas potensi pemisahan diri dari Britania Raya. Pembahasan ini diiringi rencana penandatanganan nota kesepahaman terkait kerja sama ekonomi, energi, urusan Eropa, dan konstitusi.

Pertemuan puncak yang dilansir dari Anadolu Agency tersebut turut dihadiri oleh Presiden Sinn Fein Irlandia, Mary Lou McDonald. Kesepakatan dalam pertemuan mendasarkan pada hak setiap wilayah untuk menentukan masa depan konstitusional secara demokratis, di tengah menguatnya wacana kemerdekaan Skotlandia dan reunifikasi Irlandia.

Menteri Pertama Skotlandia John Swinney menegaskan pentingnya momentum pimpinan wilayah yang kini dipegang oleh pihak pro-kemerdekaan.

"Untuk pertama kalinya, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara dipimpin oleh menteri pertama yang pro-kemerdekaan," kata Swinney.

Swinney menambahkan bahwa dinamika ini mencerminkan peningkatan dukungan publik terhadap perubahan sistem konstitusi. Ia berharap dialog di Cardiff berfokus pada kolaborasi antarwilayah serta strategi pencapaian kemerdekaan.

Wacana persatuan Irlandia juga mendapat respons dari pihak luar. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan dukungannya terhadap reunifikasi Irlandia dan Irlandia Utara saat konferensi pers bersama Perdana Menteri Irlandia Micheal Martin di Dublin, Sabtu (12/9/2026).

"Saya tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi saya katakan kepada Anda, saya ingin sekali melihatnya bersatu," ujar Trump.

Trump menilai langkah penyatuan wilayah tersebut akan menjadi pencapaian besar yang berpotensi terealisasi dalam waktu dekat.

"Menurut saya, itu akan menjadi pencapaian luar biasa bagi semua pihak jika hal itu terjadi. Anda tahu? Menurut pandangan saya, hal itu pada akhirnya akan terjadi. Jadi, sebaiknya terjadi sekarang saja," imbuhnya.

Berdasarkan ketentuan Good Friday Agreement, referendum status konstitusional Irlandia Utara dapat dilaksanakan jika ada indikasi kuat mayoritas warga memilih bergabung dengan Republik Irlandia.

Di sisi lain, Perdana Menteri Inggris Andy Burnham menyatakan referendum kemerdekaan Skotlandia baru dapat digelar jika terdapat konsensus publik yang jelas.

Meski demikian, Burnham telah mengirimkan surat resmi kepada Swinney untuk menegaskan penolakan pemerintah Inggris terhadap pelaksanaan referendum sebelum pemilihan umum mendatang. Pemerintah Inggris menilai belum ada bukti kuat mayoritas warga Skotlandia maupun Irlandia Utara ingin berpisah dari Britania Raya.