Kemendagri Perluas Uji Coba Digitalisasi Bantuan Sosial

Kementerian Dalam Negeri memperluas pelaksanaan uji coba digitalisasi bantuan sosial di 43 kabupaten dan kota guna mempercepat transformasi teknologi pemerintahan menuju GovTech Indonesia. Langkah strategis ini dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, pada Selasa, 30 Juni 2026.

Ekspansi program ini dilakukan setelah uji coba serupa dinilai berhasil diterapkan di Kabupaten Banyuwangi. Kementerian Dalam Negeri berkomitmen mengoordinasikan seluruh pemerintah daerah agar integrasi sistem perlindungan sosial berbasis digital berjalan optimal di puluhan wilayah baru tersebut.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menjelaskan bahwa perluasan wilayah uji coba ini menjadi fondasi bagi pembentukan peta jalan teknologi pemerintahan yang lebih modern.

"Rapat ini dalam rangka untuk perluasan piloting digitalisasi Bansos di 43 kabupaten dan kota, dan ini merupakan cikal bakal juga road map untuk menuju GovTech, government technology, e-government," kata Mendagri Muhammad Tito Karnavian.

Apresiasi juga diberikan kepada pemerintah daerah yang telah mengawali program ini dengan capaian positif sehingga dapat direplikasi secara nasional.

"Beberapa waktu yang lalu sudah dicobakan di Banyuwangi. Makasih banyak Ibu Ipuk (Bupati Banyuwangi) dan saya kira itu cukup sukses. Kesuksesan di Banyuwangi ini kemudian direplikasi ke daerah-daerah lain. Target lebih besar 43 dan kita harapkan nanti ke depan seluruh Indonesia," terang Mendagri Muhammad Tito Karnavian.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa penerapan teknologi berbasis kecerdasan buatan akan meningkatkan transparansi seleksi penerima manfaat. Melalui integrasi data lintas sektor dari tujuh kementerian dan lembaga, masyarakat kini dapat mengajukan permohonan secara mandiri tanpa prosedur dokumen yang rumit.

"Saya percaya dengan ketangguhan kita, program ini membawa manfaat nyata bagi masyarakat penerima, dan mari kita kawal bersama-sama," ucap Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut juga menyampaikan apresiasi khusus kepada Kementerian Dalam Negeri atas sinergi data yang telah berjalan untuk memperketat pengawasan program.

"Kepada Bapak Mendagri, Jenderal Tito, saya dari lubuk hati yang dalam terima kasih sekali karena sekarang dengan data dari tujuh kementerian/lembaga sudah bertemu, proses AI-nya sudah berjalan. Kita akan memonitor, mengawasi dengan ketat," tambah Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara termasuk Menteri PANRB Rini Widyantini, Menkomdigi Meutya Viada Hafid, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, serta beberapa kepala daerah seperti Gubernur Bali I Wayan Koster dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.