Kementerian ATR/BPN Usulkan Anggaran Rp10,6 Triliun untuk Tahun 2027

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mengusulkan pagu anggaran kementerian sebesar Rp10,61 triliun untuk Tahun Anggaran 2027 dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Kamis, 11 Juni 2026.

Pengajuan anggaran tersebut dialokasikan untuk memperkuat layanan pertanahan, mempercepat program strategis nasional, serta meningkatkan kualitas penataan ruang di berbagai daerah Indonesia.

Kementerian ATR/BPN membagi pagu indikatif tersebut ke dalam tiga fokus program utama kerja, yakni dukungan manajemen, pengelolaan pertanahan, serta penyelenggaraan penataan ruang.

"Sesuai Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas, pagu indikatif ATR/BPN tahun 2027 akan difokuskan pada program dukungan manajemen, pengelolaan dan pelayanan pertanahan, serta penyelenggaraan penataan ruang," kata Nusron Wahid.

Rincian alokasi program tersebut meliputi dukungan manajemen sebesar Rp7,31 triliun, program pengelolaan dan pelayanan pertanahan sebesar Rp2,56 triliun, dan program penyelenggaraan penataan ruang sebesar Rp724 miliar.

"Sesuai Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas, Pagu Indikatif ATR/BPN tahun 2027 kita akan difokuskan pada program dukungan manajemen sebesar Rp 7,31 triliun atau 68,9 persen, program pengelolaan dan pelayanan pertanahan Rp 2,56 triliun atau 24,2 persen, serta program penyelenggaraan penataan ruang sebesar Rp 724 miliar atau 6,8 persen," jelas Nusron Wahid.

Selain pagu utama, Nusron Wahid turut mengajukan usulan tambahan anggaran senilai Rp3,23 triliun atau rincian tepatnya sebesar Rp3.233.564.877.718 untuk membiayai belanja pegawai, penyusunan Rencana Detail Tata Ruang, rehabilitasi pascabencana, serta percepatan program pembangunan tiga juta rumah.

"Ini sifatnya usulan, kalau disetujui alhamdulillah," ujar Nusron Wahid.

Kementerian ATR/BPN juga berencana meningkatkan prioritas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada tahun anggaran 2027 demi memperluas kepastian hukum hak atas tanah masyarakat berbasis wilayah desa secara menyeluruh.

"Prioritas PTSL pada tahun 2027 perlu ditingkatkan. Pada tahun ini dan tahun depan, fokus kami tidak hanya pada PTSL, tetapi juga pada percepatan sertipikasi tanah per sektor, khususnya sektor perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," ujar Nusron Wahid.

Skema sertifikasi gratis disiapkan bagi sektor perumahan masyarakat berpenghasilan rendah yang belum terjangkau PTSL sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap program perumahan besutan Presiden Prabowo Subianto.

"Melalui PTSL berbasis desa, seluruh bidang tanah dalam satu wilayah dapat terdaftar secara lengkap. Sementara bagi masyarakat yang belum terjangkau program PTSL, khususnya di sektor perumahan, kami menyiapkan skema sertipikasi gratis. Ini merupakan bagian dari dukungan terhadap Program Tiga Juta Rumah agar masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh kepastian hukum atas rumah yang mereka tempati," jelas Nusron Wahid.

Kementerian ATR/BPN ditargetkan menyertifikasi satu juta rumah milik masyarakat berpenghasilan rendah pada tahun 2026 dengan membuka ruang kolaborasi bersama pemerintah daerah dan anggota dewan.

"Prioritas PTSL pada tahun 2027 perlu ditambah. Program ini penting untuk memastikan seluruh bidang tanah dalam satu wilayah desa terdaftar secara menyeluruh," ujarnya Nusron Wahid.

Pihak kementerian juga memaparkan data realisasi keuangan per 6 Juni 2026 yang menyentuh angka Rp3,18 triliun dari total pagu Rp8,79 triliun.

"Penyerapan anggaran Kementerian ATR/BPN per 6 Juni 2026 mencapai 36,23 persen. Angka ini meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2025," katanya Nusron Wahid.

Realisasi penyerapan dana tersebut mengalami kenaikan sekitar 0,9 persen jika dibandingkan secara tahunan dengan periode yang sama pada tahun lalu.

"Penyerapan anggaran Kementerian ATR/BPN per tanggal 6 Juni 2026 adalah sebesar Rp3,18 triliun atau telah mencapai 36,23 persen. Meningkat year on year dibandingkan tahun 2025 yang sebesar 35,40 persen. Naik 0,9 persen," ungkapnya Nusron Wahid.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menyampaikan bahwa pihaknya menerima laporan pagu indikatif tersebut dan memberikan dukungan penuh terhadap usulan tambahan anggaran kementerian.

"Komisi II DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran tersebut dan akan membahasnya lebih lanjut dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat berikutnya," kata Dede Yusuf.

Dede Yusuf sepakat mengenai urgensi perluasan target program sertifikasi tanah terintegrasi karena memberikan dampak dan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat luas.

"Komisi II DPR RI mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran tersebut dan akan membahasnya secara mendalam pada Raker dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang akan datang," ujar Dede Yusuf.

Agenda pembahasan usulan tambahan anggaran komprehensif ini dijadwalkan masuk ke dalam tahapan Rapat Dengar Pendapat serta Rapat Kerja selanjutnya.

"Terkait usulan penambahan target PTSL yang terintegrasi, saya sependapat karena program ini memiliki dampak langsung bagi masyarakat dan layak menjadi salah satu program prioritas pada Tahun Anggaran 2027," ungkap Dede Yusuf.

Rapat kerja penyerahan rencana kerja kementerian ini dihadiri juga oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan beserta jajaran pimpinan tinggi kementerian.

"Iyan sependapat dengan penambahan target PTSL karena program ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," katanya Dede Yusuf.