Komisi V DPR Dorong Pemanfaatan Data BMKG untuk Kebijakan Infrastruktur dan Keselamatan

Komisi V DPR RI meminta data cuaca dan peringatan dini dari BMKG tidak hanya menjadi data statistik, melainkan dijadikan dasar pengambilan kebijakan, terutama dalam pembangunan infrastruktur dan keselamatan transportasi.

Permintaan itu disampaikan Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB, Sudjatmiko, saat kunjungan ke Stasiun BMKG Juanda, Surabaya, pada Jumat, 28 Agustus 2026.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi V membahas kesiapan BMKG menghadapi cuaca ekstrem, keselamatan transportasi, dan mitigasi perubahan iklim yang semakin meningkat risikonya.

Sudjatmiko mengatakan, "Informasi cuaca dan peringatan dini jangan berhenti sebagai data. Informasi tersebut harus menjadi dasar pengambilan keputusan, terutama ketika menyangkut keselamatan masyarakat dan pengguna transportasi."

Satu isu penting adalah potensi angin kencang di kawasan Jembatan Suramadu yang membutuhkan protokol jelas antara BMKG, pemerintah daerah, dan instansi terkait.

"Kalau BMKG sudah memberikan peringatan bahwa kondisi cuaca membahayakan, harus ada protokol yang jelas. Jangan sampai informasi sudah tersedia, tetapi pengguna jalan tetap masuk ke kawasan yang berisiko," ujar Sudjatmiko.

Untuk memperkuat informasi kepada pengguna jalan, Komisi V mendorong pemasangan Variable Message Sign (VMS) di kawasan Suramadu sebagai alat peringatan cuaca ekstrem secara real-time.

Sudjatmiko menegaskan pentingnya integrasi informasi BMKG dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan operator transportasi agar peringatan dini segera diikuti tindakan nyata.

Isu keselamatan transportasi laut juga dibahas, terutama terkait kendaraan angkutan barang dengan muatan berlebih yang bisa mengganggu stabilitas kapal, dengan contoh muatan mencapai sekitar 60 ton.

Pengawasan batas muatan dan kesiapan alat keselamatan kapal seperti pompa pemadam kebakaran menjadi fokus agar keselamatan penumpang dan awak kapal terjamin.

"Keselamatan tidak boleh dikompromikan. Kapal yang peralatan keselamatan dasarnya tidak berfungsi harus diperiksa dan tidak boleh dipaksakan berangkat sebelum memenuhi persyaratan," tegas Sudjatmiko.

Selain itu, Sudjatmiko meminta BMKG memperkuat penyediaan data cuaca dan iklim jangka panjang dengan perspektif 5, 25, hingga 100 tahun untuk mendukung perencanaan pembangunan yang adaptif terhadap perubahan pola cuaca dan risiko di masa depan.

"Pembangunan infrastruktur tidak cukup hanya melihat kondisi hari ini. Kita membutuhkan data dalam jangka panjang agar pembangunan yang dilakukan benar-benar siap menghadapi perubahan pola cuaca dan risiko di masa mendatang," kata Sudjatmiko.

Data tersebut juga berguna mengantisipasi dampak El Nino, khususnya terkait ketersediaan air dan kekeringan. Komisi V mendorong pembangunan embung, sumur resapan, dan sistem penampungan air hujan sebagai langkah mitigasi.

Sudjatmiko menegaskan bahwa penanganan cuaca ekstrem dan perubahan iklim harus lintas sektor serta terhubung dengan perencanaan pemerintah pusat dan daerah dalam berbagai bidang.

"Kita ingin BMKG semakin kuat dan semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat. Peringatan dini harus diikuti tindakan nyata. Jangan sampai kita baru bergerak setelah terjadi kecelakaan atau bencana. Dengan data yang kuat, koordinasi yang baik, dan respons yang cepat, kita bisa mencegah risiko sebelum menjadi persoalan yang lebih besar," pungkas Sudjatmiko.

Informasi ini dilansir dari Detik Finance.