Korea Utara Tolak Denuklirisasi dan Janjikan Penguatan Nuklir

Pemerintah Korea Utara menegaskan penolakannya terhadap seruan denuklirisasi yang disuarakan Amerika Serikat, sambil berjanji untuk terus memperkuat kekuatan nuklir mereka sebagai jaminan kedaulatan negara. Pernyataan itu disampaikan melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Utara yang dikutip media pemerintah Korean Central News Agency (KCNA) pada Senin (31/8/2026), menanggapi kebijakan bermusuhan AS di tengah upaya diplomasi yang digagas Presiden Donald Trump dengan pemimpin Korut, Kim Jong Un. Juru bicara itu menuduh AS mempertahankan sikap konfrontatif lewat tuntutan "denuklirisasi menyeluruh" yang dianggap melanggar kedaulatan dan kepentingan keamanan Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK).

"Dengan demikian, pemerintahan Trump telah menegaskan kembali kebijakan bermusuhan yang tidak berubah, yang secara semena-mena melanggar kedaulatan, sistem politik, dan kepentingan keamanan DPRK," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Utara.

Dia menekankan bahwa senjata nuklir adalah "jaminan mutlak untuk mempertahankan kedaulatan" dan status nuklir Korut tidak akan melemah meski AS terus meminta denuklirisasi. Juru bicara tersebut juga menyatakan bahwa harapan agar ketegangan regional mereda adalah hal yang "sia-sia" dan tidak ada perubahan kebijakan Korut terhadap AS.

Pernyataan ini muncul setelah Trump memerintahkan pengurangan besar-besaran latihan militer gabungan Ulchi Freedom Shield antara AS dan Korea Selatan pada bulan ini. Trump menyebut hubungan baik dengan Kim Jong Un sebagai alasan pengurangan latihan yang dianggap memakan biaya besar dan memunculkan sinyal permusuhan. Kim Yo Jong, adik perempuan Kim Jong Un, sebelumnya menilai latihan militer gabungan itu tetap provokatif dan agresif meski skala dan durasinya diperkecil.

AS berencana menggelar kembali latihan gabungan dengan Korea Selatan dan Jepang pada 7-11 September 2026, yang terus mendapat kecaman dari Korut sebagai ancaman keamanan kawasan.