IAEA Ungkap Reaktor Nuklir Suriah Era Assad untuk Senjata Nuklir

Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) Rafael Mariano Grossi mengungkap bahwa reaktor nuklir yang dibangun di Suriah pada masa pemerintahan Bashar Assad dikonfigurasi untuk memproduksi bahan fisil yang memungkinkan pembuatan senjata nuklir.

Temuan ini diperoleh setelah inspeksi yang dilakukan oleh IAEA di situs nuklir yang terletak di Deir ez Zor, Suriah timur, pada Agustus 2026, di mana infrastruktur pendingin yang ditemukan konsisten dengan reaktor nuklir.

Menurut laporan rahasia IAEA, situs baru yang dilaporkan Suriah pada 17 Juli 2026 tersebut menyimpan sekitar 73 ton uranium logam alami dalam bentuk batang bahan bakar yang dilapisi. Material ini kini berada di bawah pengawasan IAEA.

Grossi mengatakan, "Konfigurasi dan fitur teknis reaktor ini sangat efisien dalam produksi bahan fisil yang dapat langsung digunakan untuk pembuatan senjata nuklir." Ia menambahkan, "Tentunya hal ini tidak pernah dideklarasikan dan selalu dibantah, sehingga menjadi perhatian serius dalam proliferasi nuklir."

Inspektur IAEA harus menembus tembok dan melewati lorong sempit untuk mencapai material nuklir yang disembunyikan, yang ditemukan dalam kotak-kotak berserakan di lokasi tersebut.

Grossi menegaskan, "Yang penting adalah material ini sekarang berada di bawah pengamanan IAEA, dan kami telah memasang kamera pengawas di lokasi itu." Namun, keputusan apakah material itu tetap berada di Suriah atau dipindahkan menjadi kewenangan pemerintah Suriah.

Insiden ini mengungkap program nuklir tersembunyi di Suriah yang diduga didukung oleh Korea Utara, yang sebelumnya sempat menjadi sasaran serangan udara Israel pada 2007. Pemerintah pengganti Assad setuju memberikan akses kepada inspektur IAEA ke lokasi tersebut.

Menteri Luar Negeri Suriah Asaad al-Shaibani menegaskan komitmen negaranya pada pelaksanaan penuh Perjanjian Pengamanan NPT dalam konferensi pers bersama Grossi di Damaskus pada Agustus 2026.

Grossi juga menyebutkan bahwa IAEA dan Suriah telah menyetujui langkah untuk menyelesaikan masalah pengamanan yang tersisa dari aktivitas pemerintah Assad demi kepatuhan penuh.