KPK Dalami Dugaan Pengondisian Audit BPK oleh Tersangka Kasus Bank BJB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan tersangka kasus korupsi pengadaan jasa iklan di Bank BJB yang berupaya mengkondisikan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun anggaran 2021-2023, di Jakarta, Senin (10/8/2026) malam. KPK menemukan indikasi pengurusan temuan audit BPK dengan menggunakan dana nonbujeter yang berasal dari pengadaan iklan tersebut. "Terungkap bahwa ada pengurusan untuk temuan-temuan tadi," kata Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein.

Menurut Taufik, dana nonbujeter ini dipakai oleh Bank BJB untuk mengatasi temuan audit yang diduga melanggar hukum.

"Dana nonbujeter ini digunakan oleh Bank BJB untuk mengurus temuan-temuan audit yang diindikasikan ada perbuatan melawan hukum," ujar Taufik. KPK masih menyelidiki dugaan ini meskipun telah menahan empat dari lima tersangka yang terlibat dalam kasus tersebut.

"Ini menjadi materi yang juga didalami oleh tim penyidik, tetapi kami belum bisa sampaikan saat ini karena memang sedang berjalan. Jadi, kita tunggu saja perkembangannya seperti apa," tambahnya. KPK menetapkan lima tersangka dalam kasus pengadaan iklan di Bank BJB yang merugikan negara sekitar Rp223 miliar pada 13 Maret 2025.

Mereka adalah Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi, Pejabat Pembuat Komitmen sekaligus Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan Bank BJB Widi Hartoto, serta pengendali agensi Antedja Muliatama, Ikin Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Elang Sophan Jaya Kusuma. Dalam proses penyidikan, KPK pernah menggeledah rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada 10 Maret 2025 dan menyita sejumlah barang, termasuk sepeda motor dan mobil. Ridwan Kamil kemudian diperiksa sebagai saksi oleh KPK pada 2 Desember 2025 terkait kasus ini.

Pada 10 Agustus 2026, KPK menahan Widi Hartoto, Ikin Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Elang Sophan Jaya Kusuma, sementara Yuddy Renaldi belum ditahan karena alasan kesehatan.