KPK Imbau Wakil Menteri Imigrasi Silmy Karim Menyerahkan Diri

Komisi Pemberantasan Korupsi mendeteksi keberadaan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim di sekitar Jakarta dan mengimbau yang bersangkutan segera menyerahkan diri pada Rabu malam, 3 Juni 2026. Langkah ini diambil menyusul operasi tangkap tangan yang menjaring belasan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Pengejaran terhadap Silmy Karim merupakan bagian dari penindakan hukum berskala besar yang dilakukan oleh lembaga antirasuah. Penangkapan massal tersebut melibatkan aparatur sipil negara dan pihak swasta di beberapa wilayah berbeda.

"Informasi terakhir yang kami dapatkan, keberadaan SK (Silmy Karim) ada di Jakarta dan sekitarnya. Untuk itu, kami mengimbau agar yang bersangkutan juga bisa kooperatif sehingga dapat membantu dalam proses penanganan perkara ini," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (3/6) malam.

Budi Prasetyo memaparkan secara rinci mengenai jumlah pihak yang telah diamankan oleh tim penindakan. Sebanyak 17 orang berhasil ditangkap, yang terdiri dari delapan penyelenggara negara serta pegawai negeri sipil, ditambah sembilan orang dari sektor swasta.

"Di mana para pihak tersebut, 2 orang swasta diamankan di wilayah Bali. Kemudian 1 PN (penyelenggara negara) diamankan di wilayah Jawa Barat yang merupakan Kakanwil Jawa Barat, Kakanwil Imigrasi Jawa Barat. Kemudian pihak-pihak lainnya diamankan di Jakarta dan sekitarnya," ucap Budi.

Operasi senyap yang berlangsung selama dua hari, sejak 2 hingga 3 Juni 2026, tersebut juga menyita sejumlah aset berharga milik para terperiksa. Tim KPK mengamankan barang bukti berupa 7 unit mobil, 15 unit sepeda motor, 11 unit sepeda, mata uang asing, serta logam mulia emas.

"Malam ini KPK kemudian akan melakukan ekspose (gelar perkara) untuk menetapkan status hukum pihak-pihak yang diamankan. Jadi, kita sama-sama tunggu nanti pihak-pihak

"Siapa saja yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka dari peristiwa tertangkap tangan ini," kata Budi.

Mengenai pelaksanaan operasi tangkap tangan yang menyasar pejabat Imigrasi Jakarta Barat tersebut, Silmy Karim sempat memberikan respons singkat melalui pesan elektronik kepada CNNIndonesia.com secara terpisah. Ia memilih untuk tidak berkomentar banyak mengenai kasus hukum yang bergulir.

"Sebaiknya ke menteri saja," kata Silmy.

Hingga saat ini, Silmy Karim mengarahkan segala bentuk konfirmasi dan tanggapan resmi terkait kasus ini untuk ditanyakan langsung kepada Menteri Imigrasi Agus Andrianto.