Longsor di Gegerkalong Bandung Hancurkan Rumah dan Fasilitas Ibadah

Bencana tanah longsor melanda kawasan RT 7 RW 1, Kelurahan Gegerkalong, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat pada pertengahan Juli 2026 yang mengakibatkan sejumlah rumah warga serta fasilitas ibadah hancur berat.

Dilansir dari detikJabar, Publika.id, Koran Pikiran Rakyat, RRI, dan Bangkaterkini.id, peristiwa yang dilaporkan terjadi antara Senin malam (13/7) atau Selasa (14/7) ini merusak tiga unit rumah warga, satu masjid, dan satu madrasah setelah material bangunan ambrol ke area bawah akibat fondasi yang tidak memadai.

Kondisi madrasah mengalami kerusakan paling fatal dengan hampir seluruh strukturnya runtuh, sementara rumah warga mengalami kerusakan berat pada bagian dapur dan kamar mandi, serta dinding samping masjid jebol sehingga tidak dapat digunakan. Peninjauan langsung telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung guna merencanakan opsi bantuan pemulihan dan memasang garis pengaman untuk mengantisipasi potensi longsor susulan di area bantaran sungai tersebut.

"Sekarang kita coba atasi masyarakat yang di rumah itu. Kita bantu dari Dinas Sosial, terus pembangunan dari DPKP, dibantu juga dari Baznas, dan ada pihak swasta yang Alhamdulillah mau kolaborasi untuk renovasi itu," kata Erwin.

Pemerintah Kota Bandung menegaskan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun sekitar tujuh kepala keluarga dari rumah yang rusak parah terpaksa diungsikan sementara waktu ke lokasi yang lebih aman.

"Kami coba atasi masyarakat yang di tiga rumah itu. Kami bantu dari Dinas Sosial, terus pembangunannya dari DPKP (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman), dibantu juga dari Baznas, dan ada pihak swasta yang alhamdulillah mau kolaborasi untuk renovasi," kata Wakil Wali Kota Bandung Erwin di Balai Kota Bandung, Jumat 17 Juli 2026.

Berdasarkan evaluasi di lapangan, kontur tanah yang curam disinyalir menjadi penyebab utama runtuhnya bangunan karena struktur fondasi menggunakan besi berukuran kecil yang tidak sesuai dengan standar spesifikasi bangunan.

"Kalau saluran airnya sih bagus, cuma saya lihat fondasinya saja enggak benar. Fondasinya itu kan di daerah yang memang curam, jadi sekarang ini lagi didesain oleh Dinas Ciptabintar supaya fondasinya kuat, supaya bagus," katanya.

Wakil Wali Kota Bandung menerangkan bahwa bangunan-bangunan yang terdampak tersebut merupakan milik swasta atau masyarakat setempat, bukan fasilitas milik pemerintah.

"Namun memang karena mungkin itu punya swasta atau masyarakat, bukan pemerintah," katanya.

Masyarakat setempat telah mengajukan permohonan penanganan cepat mengingat masjid yang terdampak merupakan satu-satunya fasilitas ibadah utama di lingkungan tersebut.

"Kondisinya parah, enggak akan bisa dipakai dulu, karena berisiko longsor kembali. Jadi ini harus diperbaiki dulu. Memang masyarakat meminta kepada kami supaya secepatnya membantu, apalagi masjid di daerah situ cuma satu-satunya," katanya.

Pemerintah daerah saat ini mendayagunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) melalui DPKP, dukungan BAZNAS, serta mengajukan bantuan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) kepada bank daerah untuk proses perbaikan.

"Alhamdulillah, sekarang kita coba atasi masyarakat yang tiga rumah itu," ujar Erwin, 17 Juli 2026.

Evaluasi menyeluruh dari Dinas Cipta Bina Konstruksi dan Tata Ruang dilakukan untuk mendesain ulang fondasi bangunan agar aman dari ancaman pergeseran tanah di masa mendatang.

"Karena kemarin saya lihat besinya juga masih kecil-kecil, tidak sesuai spesifikasi untuk bangunannya. Tapi memang karena mungkin dibangun oleh swasta, bukan pemerintah. Alhamdulillah tidak sampai menimbulkan korban yang lebih parah," katanya.

Langkah relokasi dinilai tidak memungkinkan karena keterbatasan lahan dan status tanah yang mutlak merupakan hak milik warga setempat.

"Memang masyarakat meminta kepada kita supaya secepatnya diperbaiki, karena itu masjid di daerah tersebut satu-satunya yang digunakan untuk salat Jumat. Kalau relokasi sepertinya tidak memungkinkan karena lahannya sempit. Jadi harus diperbaiki.

Apalagi itu lahan masyarakat, bukan lahan pemerintah. Kita hanya membantu proses penanganannya," tuturnya.

Bantuan logistik darurat berupa bahan pangan pokok telah disalurkan oleh Dinas Sosial kepada seluruh warga terdampak selama masa pengungsian.

"Kalau ini dibiarkan, longsor susulan pasti bisa terjadi. Makanya harus dipasang garis polisi supaya tidak ada orang yang masuk ke lokasi sebelum perbaikan dilakukan," tandasnya.