Lonjakan Harga BBM dan Kelangkaan Solar Ganggu Panen Sawit

Aktivitas pemanenan kelapa sawit di wilayah Sumatra dan Kalimantan mengalami hambatan serius akibat kelangkaan pasokan solar serta peningkatan biaya bahan bakar minyak. Gangguan operasional ini mengancam penurunan hasil produksi minyak sawit mentah di Indonesia dan Malaysia. Tekanan terhadap rantai pasok minyak nabati global ini kian meruncing seiring ancaman cuaca ekstrem El Nino pada paruh kedua tahun 2026.

Sementara itu, harga kontrak berjangka minyak sawit acuan di Malaysia mencatatkan kenaikan lebih dari 15 persen sepanjang tahun ini. Di sektor industri hulu dan hilir Indonesia, ketegangan geopolitik di Timur Tengah mendorong harga BBM nonsubsidi industri melambung dari Rp15.000 menjadi Rp29.000 per liter. Selain itu, harga pupuk merangkak naik hingga 30 persen sejak Maret 2026 menyusul kebijakan pembatasan ekspor dari Cina.

Hambatan logistik di Malaysia memicu penelantaran lahan akibat ketidakmampuan finansial petani swadaya dalam menanggung biaya operasional harian.

"Kendala keuangan akan membuat kegiatan panen menjadi tidak layak secara ekonomi bagi petani swadaya, yang berujung pada penelantaran lahan dan penurunan langsung produktivitas minyak sawit wilayah tersebut," ujar Napolean R Ningkos, perwakilan Asosiasi Pekebun Kelapa Sawit Dayak Sarawak. Kondisi geografis pedalaman yang terjal membuat batas kuota subsidi solar pemerintah Malaysia sebesar 200 liter per bulan tidak dapat mencukupi kebutuhan riil operasional.

"Petani kini telah mengurangi frekuensi panen mereka, dari sekitar 2,5 putaran menjadi dua putaran, bahkan hingga hanya 1,5 putaran atau satu kali panen setiap bulannya," kata Napolean R Ningkos. Infrastruktur jalan serta medan berat di wilayah operasional memperparah tingkat konsumsi bahan bakar kendaraan pengangkut.

"Perjalanan mereka membutuhkan konsumsi bahan bakar yang besar. Kuota subsidi solar saat ini, yang dirancang untuk kondisi lahan yang relatif datar dan infrastruktur di Malaysia Barat, tidak memadai untuk wilayah pedalaman Sabah dan Sarawak yang memiliki medan berat," kata Napolean R Ningkos. Beban biaya operasional petani kecil membengkak akibat ketergantungan pada mesin pembangkit listrik mandiri. "Tekanan biaya petani tidak hanya berasal dari transportasi, tetapi juga meningkatnya pengeluaran untuk generator listrik dan berbagai mesin pendukung," kata Raphael Golout, Presiden United Sabah Smallholders Association.

Keterbatasan pasokan BBM jenis solar di wilayah Sumatra, Indonesia, telah menghambat moda transportasi armada pengangkut hasil perkebunan sejak pertengahan Juli.

"Pengangkutan tandan buah petani terdampak karena semua kendaraan dan peralatan menggunakan mesin diesel," kata Gulat Manurung, Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo). Fluktuasi biaya operasional industri hulu hingga hilir sawit juga disikapi oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia. "Situasi geopolitik antara Iran dan AS-Israel telah memengaruhi biaya operasional industri sawit, baik di sektor hulu maupun hilir," ujar Lolita Bangun, Wakil Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).

Pemerintah Indonesia menekankan pentingnya penguatan ekosistem hulu guna menopang keberlanjutan program hilirisasi nasional.

"Hilirisasi tidak bisa jalan jika ekosistem tidak berkembang, hilirisasi tidak jalan jika hulu tidak diurus dengan baik," ujar Rachmat Pambudy, Menteri PPN/Kepala Bappenas. Integrasi kebijakan antara sektor hulu dan hilir dinilai menjadi syarat mutlak dalam pembangunan ekonomi berbasis perkebunan.

"Perkebunan dan pertanian adalah bagian dari pembangunan nasional, perencanaan yang baik dilaksanakan saja tidak cukup, harus dirasakan dengan baik," kata Rachmat Pambudy. Tantangan pelaksanaan kebijakan pembangunan pertanian memerlukan konsistensi serta realisasi yang berdampak nyata bagi masyarakat luas.

"Membuat rencana yang baik, sulit, rencana baik dilaksanakan dengan baik, semakin sulit, direncanakan dengan baik dan dilaksanakan dengan baik dan harus dirasakan dengan baik, harus," tegas Rachmat Pambudy. Pengembangan industri kelapa sawit diharapkan mampu mendistribusikan nilai tambah ekonomi secara merata kepada para pelaku usaha dan petani. "Pastikan produksi kelapa sawit bisa dinikmati semua rakyat Indonesia, dan yang menghasilkan ikut makmur," kata Rachmat Pambudy.

Pemerintah daerah mengupayakan peningkatan kapasitas produksi melalui optimalisasi lahan yang sudah ada tanpa melakukan ekspansi kawasan baru.

"Jika kita mampu meningkatkan produksi, tidak harus perluasan lahan, tapi peningkatan kebunnya sekaligus menjaga lingkungan," kata Syahrial Abdi, Sekretaris Daerah Provinsi Riau.