Macron Minta Pemerintah Prancis Konsultasikan Aturan Botol Plastik

Presiden Prancis Emmanuel Macron meminta pemerintah segera menggelar konsultasi terkait penerapan sistem deposit botol plastik pada Selasa, 19 Mei 2026. Langkah yang disampaikan dalam Dewan Perencanaan Ekologi di Paris tersebut diambil guna mengejar target pengurangan 50 persen botol plastik pada 2030.

Kebijakan ini memicu penolakan dari sejumlah pemerintah daerah meskipun regulasi pengurangan sampah telah diatur dalam undang-undang anti-pemborosan 2020. Di sisi lain, otoritas setempat dihadapkan pada keterbatasan anggaran untuk mendanai infrastruktur ramah lingkungan seperti stasiun pengisian daya dan pusat daur ulang.

Selain masalah limbah, Macron menyoroti perlambatan penurunan emisi karbon nasional pada 2024 dan 2025. Data resmi menunjukkan emisi gas rumah kaca Prancis berada di angka 369 juta ton setara CO2 pada 2024, atau turun 32 persen dibandingkan tahun 1990.

Sektor transportasi menyumbang emisi tertinggi sebesar 124,9 juta ton setara CO2 atau sekitar 34 persen dari total emisi. Namun, penurunan emisi dari pembakaran energi melandai menjadi 2,3 persen pada 2024, setelah sempat mencatatkan penurunan hingga 8 persen pada tahun sebelumnya.

Dalam forum tersebut, Macron menyampaikan pandangannya mengenai hambatan politik yang dihadapi dalam merealisasikan program-program lingkungan pemerintah Prancis.

"Notre dépendance aux énergies fossiles touche évidemment beaucoup de chaînes d’activité", kata Emmanuel Macron, Presiden Prancis.

Penurunan emisi yang melambat ini sejalan dengan catatan Haut Conseil pour le climat pada 2025 yang mendeteksi penurunan laju elektrifikasi transportasi. Lembaga tersebut bersama Greenpeace Prancis mendesak pemerintah meningkatkan konsistensi dan kecepatan eksekusi nyata di lapangan agar target iklim negara dapat tercapai.