Mahkamah Agung Terbitkan Rumusan Kamar sebagai Kebijakan Yudisial

Mahkamah Agung Republik Indonesia menerapkan instrumen internal Rumusan Kamar Mahkamah Agung sebagai langkah proaktif untuk menjaga kesatuan penerapan hukum di tengah kompleksitas perkara dan mencegah terjadinya disparitas putusan hakim. Langkah yudisial tersebut diperkuat melalui penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 pada tanggal 30 Desember 2025.

Penerapan kebijakan ini dilatari oleh adanya tantangan klasik berupa perbedaan penafsiran di antara para hakim, baik pada tingkat peradilan maupun di internal Mahkamah Agung sendiri. Perbedaan pandangan tersebut dinilai berpotensi menggerus kepastian hukum serta rasa keadilan di tengah masyarakat.

Instrumen ini dihasilkan secara berkala melalui rapat pleno tahunan yang diikuti oleh para Hakim Agung dari berbagai kamar, meliputi pidana, perdata, agama, tata usaha negara, militer, hingga pembinaan. Isu-isu hukum yang diangkat dalam forum tersebut bersumber dari persoalan riil di lapangan, seperti masalah interpretasi undang-undang serta dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi.

Secara konsep teori hukum modern, rumusan ini dikategorikan sebagai kebijakan yudisial atau judicial policy yang berfungsi mengarahkan penggunaan diskresi hakim secara bertanggung jawab dan konsisten. Mekanisme kolektif tersebut bekerja secara preventif untuk menyatukan sikap hukum secara nasional, bukan sekadar bersifat kuratif terhadap satu kasus tertentu.

Secara formil, posisi rumusan ini berada di luar hierarki peraturan perundang-undangan nasional karena tidak dibentuk melalui mekanisme legislasi. Kendati demikian, dalam praktik peradilan, para hakim di tingkat kasasi tetap terikat kuat pada rumusan tersebut sehingga posisinya dikualifikasikan sebagai sumber hukum materiil, hukum tidak tertulis, dan soft law yudisial.

Kehadiran pedoman internal ini ditegaskan tidak membatasi independensi kekuasaan kehakiman dalam memutus perkara secara profesional. Rumusan Kamar Mahkamah Agung bertugas menyediakan kerangka penafsiran bersama, sementara para hakim tetap memiliki ruang sengketa secara jernih yang didasari argumentasi hukum rasional.

Implementasi kebijakan yudisial ini sebenarnya telah dimulai sejak tahun 2012 dan membawa dampak sistemik pada berbagai jenis perkara di lembaga peradilan. Salah satu contoh penerapannya terjadi pada sektor Pengadilan Pajak yang mengatur mengenai keabsahan penggunaan surat tugas bagi perwakilan hukum instansi pemerintah.

Terhadap hal tersebut, rumusan mengatur ketentuan formal surat kuasa khusus bagi para pihak yang bersengketa di pengadilan.

"Para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum dengan Surat Kuasa Khusus." kata Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Pasal 34 ayat (1).

Ketentuan mengenai surat kuasa tersebut kemudian diselaraskan melalui regulasi internal Mahkamah Agung untuk memberikan kelonggaran administratif bagi pejabat tata usaha negara. Berdasarkan Rumusan Kamar TUN Tahun 2012 yang diterbitkan melalui SEMA Nomor 07 Tahun 2012, penggunaan dokumen alternatif resmi dinyatakan sah untuk mewakili tergugat dalam persidangan.

"Surat Tugas" dapat menggantikan surat kuasa asalkan disebutkan kepada yang bersangkutan ditugaskan untuk hadir mewakili Tergugat/Terbanding dan dicantumkan hal-hal apa yang ditugaskan untuk mewakili Tergugat/Terbanding tersebut.

Kebijakan penataan administrasi perkara ini terus berjalan guna meningkatkan kepastian hukum di seluruh jajaran badan peradilan di Indonesia.