Mendag Tegaskan Tidak Ada Perubahan Aturan Penyaluran Minyakita oleh BUMN Pangan

Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan belum ada rencana mengubah kebijakan persentase penyaluran Minyakita hasil domestic market obligation (DMO) oleh BUMN sektor pangan.

Aturan menetapkan BUMN pangan seperti Bulog dan ID FOOD wajib menyalurkan 35% dari pasokan DMO Minyakita ke masyarakat, namun realisasinya sudah mencapai 51%.

Budi mengatakan banyak UMKM juga berperan sebagai distributor Minyakita, sehingga penyaluran tidak hanya bergantung pada BUMN pangan.

"Ini kan 35% ya, terus realisasinya kan sudah mencapai 51%. Jadi sementara memang belum 100%, kenapa? Karena juga banyak UMKM, distributor yang lain itu menjadi distributor Minyakita. Jadi kan harus bareng-bareng," ujar Budi saat ditemui di AEON Mall BSD City, Tangerang, Rabu (9/9/2026).

Menanggapi kemungkinan penyesuaian aturan penyaluran DMO Minyakita oleh BUMN pangan ke depan, Budi menyebut pemerintah masih memantau situasi secara dinamis.

"Ya sambil berjalan saja, kan dinamikanya seperti itu. Jadi kan sekarang masih UMKM yang berbarengan juga dengan Bulog, dengan ID FOOD, tapi kan nggak ada masalah selama ini ya. Jadi kita juga harus kasih kesempatan kepada UMKM yang lain," tuturnya.

Sebelumnya, Perum Bulog mengajukan usulan agar porsi penyaluran Minyakita melalui BUMN pangan ditingkatkan menjadi 100% dari realisasi DMO.

Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan usulan itu sudah disampaikan secara tertulis kepada Menteri Perdagangan.

"Kami sudah mengajukan secara tertulis kepada Pak Mendag untuk kenaikan DMO untuk BUMN," kata Rizal saat meninjau operasi pasar di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur, Sabtu (5/9) dilansir dari Detik Finance.

Rizal menambahkan usulan tersebut sesuai arahan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk memperkuat ketersediaan Minyakita di pasar melalui BUMN pangan.