Menkominfo Larang Operator Hapus Sisa Kuota Internet Pelanggan

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2026 yang melarang operator seluler menghapus sisa kuota internet yang sudah dibayar pelanggan, sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025 tanggal 23 Juli 2026, dilansir dari Detik iNET.

Surat Edaran ini mewajibkan penyelenggara jaringan telekomunikasi menyediakan pilihan layanan yang memastikan sisa kuota pelanggan tetap aktif dan dapat digunakan, meskipun masa aktif paket berakhir.

Menkominfo menegaskan kuota internet yang sudah dibeli adalah hak pelanggan dan tidak boleh hilang begitu saja. "Kuota yang sudah dibayar oleh pelanggan adalah hak pelanggan. Sisa kuota tidak boleh begitu saja hangus dan operator tidak boleh mengenakan biaya tambahan untuk mempertahankan sisa kuota tersebut," ujar Meutya.

Abdullah Fahmi, VP Corporate Communications and Social Responsibility Telkomsel, menyatakan perusahaan patuh pada putusan MK dan mendukung kebijakan pemerintah untuk memperkuat perlindungan pelanggan.

"Telkomsel patuh dan tunduk kepada putusan MK, serta mendukung kebijakan pemerintah - dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Digital - yang bertujuan untuk memperkuat perlindungan pelanggan. Ini sejalan dengan komitmen kami melayani sepenuh hati, melalui layanan yang memberikan nilai tambah dan berorientasi pada kebutuhan pelanggan," ungkap Abdullah.

Dia menambahkan bahwa Telkomsel tengah melakukan kajian menyeluruh terkait penyesuaian produk dan layanan untuk memastikan keselarasan dengan regulasi yang berlaku.

"Telkomsel memahami bahwa perlindungan pelanggan serta pemberian informasi yang jelas dan mudah dipahami merupakan elemen penting dalam menghadirkan pengalaman pelanggan yang semakin baik," lanjutnya.

Abdullah juga mengatakan bahwa dalam hal teknis implementasi, Telkomsel akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital serta pemangku kepentingan terkait.